Tak Mau Didikte, Pemerintah Tolak Barter Tahanan

Desi Angriani    •    Rabu, 16 Sep 2015 22:17 WIB
Tak Mau Didikte, Pemerintah Tolak Barter Tahanan
Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan keterangan terkait penyanderaan WNI di Papua Nugini di Kemenkopolhukam, Rabu (16/9/2015). Foto: Intan Fauzi/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Luhut Panjaitan mengungkapkan alasan pemerintah enggan menukar atau membarter penyandera dua warga Indonesia di Papua Nugini. Luhut menyebut, Indonesia tak mau didikte.

"Kita tidak pernah mau negosiasi kalau masalah itu. Sekali kita negosiasi nanti kita didikte," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Menurutnya, pemerintah sudah berupaya maksimal menyiapkan berbagai opsi untuk menyelamatkan dua WNI penebang kayu tersebut. Hingga kini, TNI-Polri melalui Konsulat RI masih terus berkoordinasi dengan Atase Pertahanan di Papua Nugini. (Baca: Luhut Bantah Ada Keterlibatan OPM dalam Penyanderaan WNI)

"Kita semua siap dengan opsi-opsi yang terburuk. Kita sepenuhnya menyerahkan penanganan itu pada pemerintah Papua," ungkap mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.

Disinggung kepastian pembebasan dua WNI, politikus Golkar itu menilai kecil kemungkinan keduanya akan bebas hari ini. "Belum kami masih nunggu, pasti tidak hari ini," kata dia. (Baca: RI Tunggu Langkah PNG Selamatkan WNI yang Disandera)

Dua WNI yang disandera OPM adalah Sudirman dan Badar. Tukang kayu ini diculik OPM dan dibawa ke wilayah Skouwtiau, Papua Nugini. Penculikan berawal dari peristiwa penembakan terhadap empat pekerja penebang kayu di kampung Skofro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, Rabu (9/9/2015).

Satu orang tewas, satu orang berhasil kabur dan dua lainnya yakni Sudirman dan Badar disandera OPM.
(ALB)