Menyergap Pembuat Asap

   •    Kamis, 17 Sep 2015 06:03 WIB
kabut asap
Menyergap Pembuat Asap

NEGARA ini sudah banyak bicara tentang hak asasi manusia. Namun, pelanggaran HAM tidak sepenuhnya berhenti. Bahkan, embrio pelanggaran yang berpotensi menjadi kejahatan HAM berat tidak kunjung dihentikan secara total. Salah satu embrio yang amat potensial tumbuh dan bersalin rupa menjadi pelanggaran HAM itu ialah kian pekatnya asap di Sumatra dan Kalimantan yang menimpa jutaan anak bangsa akibat pembakaran hutan dan lahan.

Berpotensi menjadi pelanggaran HAM karena peristiwa itu terjadi berulang-ulang seperti 'ritual tahunan' tanpa upaya maksimal dari negara untuk menghentikannya. Selain mencoreng hak dasar masyarakat untuk menghirup udara yang bersih, praktik pembakaran hutan dan lahan itu telah pula mencoreng amanat konstitusi sebagaimana tertuang pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 akan lingkungan yang baik dan sehat.

Kejadian demi kejadian pun menunjukkan kebakaran hutan terjadi secara disengaja dan terorganisasi, nyaris selalu luput dari tindakan negara. Pada kebakaran hutan kali ini telah enam perusahaan perkebunan terbukti melakukan pembakaran lahan di Sumatra Selatan. Kemarin, setidaknya telah dua dari enam direktur perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka itu ditangkap polisi.

Kendati terlambat, penahanan terhadap para pemimpin korporasi itu menjadi titik penting agar negara tidak lunglai dan terseret sebagai pihak yang melakukan pembiaran. Sudah seharusnya penegak hukum meringkus para aktor utama yang bertanggung jawab, bukan sekadar warga di lapangan yang sekadar suruhan. Namun, langkah penindakan tidak boleh hanya sampai di situ. Penetapan tersangka enam direktur itu harus jadi langkah awal dari penindakan yang lebih tegas dan menyeluruh.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan pun telah ditegaskan bahwa pembakaran hutan dan atau lahan ialah hal haram bagi siapa saja. Karena itu, semestinya penegakan hukum juga harus ditunjukkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan juga pemerintah daerah.

Sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa menteri, gubernur, bupati, dan wali kota dapat menerapkan sanksi administratif kepada mereka yang melakukan pelanggaran izin lingkungan. Sanksi administratif itu termasuk pembekuan, bahkan pencabutan izin lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah berkomitmen mengambil upaya baru agar keputusan tentang izin dapat paralel sembari proses hukum berjalan. Karena itu, kini saatnya menunjukkan komitmen itu. Jangan lagi warga yang sudah menjadi korban makin terabaikan karena para korporasi jahat itu bisa terus beroperasi. Sudah sepatutnya pula pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang sama. Upaya penegakan hukum harus ditunjukkan sama seriusnya dengan upaya tanggap darurat.

Tidak hanya itu, kebakaran hutan harus menjadi pelajaran mahal untuk memberi efek yang menjerakan bagi penjahat lingkungan. Denda maksimal Rp10 miliar sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 ialah sanksi yang terlalu minim untuk masa depan dan kesehatan anak bangsa yang sudah tergadai. Kita pun harus menutup segala celah dimulainya api. Aturan Pasal 69 UU 32/2009 yang membolehkan pembakaran hutan dengan luas maksimal 2 hektare bagi kepala keluarga sudah sepatutnya ditiadakan.

Sebagaimana yang terjadi di seluruh dunia, kita harus menyadari bahwa iklim dan alam telah berubah. Kerentanan alam yang juga buah ulah manusia menuntut kita menjalankan usaha dengan lebih arif. Sudahi perilaku yang menunjukkan kerendahan peradaban itu dengan menegakkan hukum setegak-tegaknya.