Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR!

Media Indonesia    •    Kamis, 17 Sep 2015 09:26 WIB
dpr
Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR!
Gedung DPR/MPR. Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Dorongan agar kenaikan tunjangan bagi anggota DPR tidak diberlakukan semakin menguat. Banyak kalangan yang mendesak agar usulan kenaikan tunjangan itu dibatalkan di tengah rendahnya kinerja anggota dewan.

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, misalnya, tidak sependapat dengan usulan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR tersebut. "Ya, tidak usah dulu. Sebagai wakil rakyat seyogianya menghindari minta tunjangan," ujar Wiranto di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Ia menilai seharusnya seluruh pihak fokus kepada persoalan bangsa yang masih banyak terjadi. "Masih banyak yang dipikirkan pemerintah untuk memberikan suatu perbaikan nasib pihak-pihak yang lebih tidak beruntung dari anggota DPR," tandasnya.

Senada, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengatakan partainya telah menolak kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. "Saya pasti menolak. Saya tidak tahu kalau tunjangan itu akan naik dan baru dengar. Saya tolak karena tunjangan sekarang sudah cukup. Yang harus dipikirkan anggaran yang optimal untuk masyarakat," ujar Daniel di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, lebih baik merealisasikan usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) daripada menaikkan tunjangan DPR. Ia menilai sepenuhnya anggaran itu untuk membangun masyarakat di desa.

Sekretaris Fraksi NasDem Johnny G Plate pun menilai, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan tunjangan bagi anggota DPR. Terlebih, jika melihat kondisi dan status anggota dewan saat ini. "Anggota DPR ini kan bukan orang yang susah-susah amat. Lagi pula kalau tunjangan tidak dinaikkan tidak mati, kan?" ujar Johnny, kemarin.

Ia berpandangan, seharusnya DPR RI ikut serta membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang kurang baik. Menurutnya, DPR seharusnya mendorong agar pemerintah mempercepat penyerapan anggaran pada APBN 2015.

Namun, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai kenaikan tunjangan bagi anggota DPR merupakan hal wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi, tunjangan di setiap institusi juga dilakukan penyesuaian.

Taufik menambahkan, pihaknya sudah melakukan konfirmasi kepada menteri keuangan terkait kenaikan tunjangan itu. "Ternyata tidak hanya DPR yang melakukan penyesuaian. Tidak hanya untuk pejabat negara, dari swasta juga. Ada format baru gaji pejabat, itu sudah disepakati DPR dan Menkeu," tegas Taufik.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, sependapat dengan Taufik. Menurut Fahri, semestinya peningkatan tunjangan dewan tidak menjadi polemik berkepanjangan.

Menurutnya, angka kenaikannya sangat kecil, yakni hanya 0,00191% dari total belanja negara dalam APBN. "Inilah, yang diributkan soal kasur, tunjangan DPR, parfum, kunjungan ke Amerika. Saya terus terang curiga mengapa kita ini diserang yang kecil-kecil begini," tandasnya.



(KRI)

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

17 hours Ago

Politikus Hanura Miryam S Haryani mengaku mencabut seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) d…

BERITA LAINNYA