Sidak ke JICT, Panja Komisi IX: Setop Mutasi Sebelum Panja Selesai Bekerja

Anggitondi Martaon    •    Kamis, 17 Sep 2015 10:30 WIB
pelindodpr ads
Sidak ke JICT, Panja Komisi IX: Setop Mutasi Sebelum Panja Selesai Bekerja
Ilustrasi-- Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (2/9)--Antara/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi IX untuk PT Pelindo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke  perusahaan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Anggota Komisi IX, Irma Suryani menyampaikan, sidak tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan serikat pekerja JICT terhadap mutasi yang dialami kelima karyawan yang dinilai tak wajar.

"Melakukan sidak, karena kita mendapatkan informasi ada pegawai yang dimutasi. Dimutasi itu di non-jobkan, ditempatkan di tempat jabatan yang enggak jelas. Jadi tadi kita tanyakan kepada manajemen apa dasar pemutasian ini," kata Irma di ruang rapat Komisi IX DPR RI komplek Parlemen, Senayan, Rabu (16/9/2015).

Mutasi tersebut menurut Irma, merupakan akibat dari serikat pekerja yang menentang rencana konsesi yang sedang dibahas PT Pelindo II.

"Karena kita curiga kawan-kawan ini menolak konsesi, sehingga dilakukan pemberangusan serikat pekerja. Itu kan tidak boleh terjadi karena union busting itu tidak boleh dilakukan," ungkapnya.

Irma menilai, pemutasian lima karyawan tersebut tidak melalui prosedur yang berlaku. Hal itu dibuktikan ketidaksanggupan menejemen JICT menunjukan bukti-bukti kepada 15 anggota dewan yang melakukan sidak.‎

Sebab itu, Politikus NasDem tersebut meminta PT JICT agar tidak melakukan mutasi jabatan sebelum Panja selesai bekerja. "Setelah panja selsai kalau memang prosedurnya sudah dijalankan dan ‎memang ada bukti melalui QPI dan personal action maka itu enggak ada masalah," tegasnya‎.

Tidak hanya itu, jika memang mutasi yang dialami karyawan JICT termasuk kedalam Union Busting, Irma mengancam akan melaporkan menejemen JICT ke pihak berwajib. "Ya harus dilaporkan ke polisi, kata pak menteri union busting harus dilaporkan ke polisi. Sedangkan Komisi IX akan menyampaikan kepada menteri terkait untuk ditindaklanjuti," tukasnya.


(YDH)