Pekerja Uji Pasal Hak PHK Kesalahan Berat

- 24 Juli 2013 21:34 wib
Ilustrasi
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Pasuruan menguji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dua pasal dan lima ayat UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur pemutusan hubungan kerja (PHK) kesalahan berat.

"Ribuan anggota kami banyak yang mengeluh dan 'terancam' dengan berlakunya pasal-pasal itu," kata pengurus FSPMI Pasuruan, Jawa Timur, Jazuli, saat sidang perdana di MK Jakarta, Rabu (24/7).

FSPMI menguji materi Pasal 160 ayat (3), (7) dan Pasal 162 ayat (1), (2) UU Ketenagakerjaan.

Pasal 160 ayat (3) berbunyi, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah enam bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Pasal 160 ayat (7) berbunyi, "Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)".

Pasal 162 ayat (1) menyebutkan, "Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)."

Sedangkan ayat (2) berbunyi, "Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama."

Jazuli mengatakan dalam praktiknya banyak pekerja yang tengah diproses hukum pidana sudah bisa di-PHK tanpa menunggu adanya putusan pengadilan yang bekekuatan hukum tetap.

Menurut dia, hal itu merampas hak-hak buruh untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus melanggar asas praduga tak bersalah.

"Ini kaitannya dengan Pasal 160 ayat (3) yang menyebut pengusaha dapat mem-PHK pekerjanya jika pekerja tidak bekerja setelah enam bulan karena dalam proses perkara pidana," kata Jazuli.

Dia menilai Pasal 160 ayat (7) merampas hak-hak pekerja karena pekerja tidak mendapat uang pesangon seperti dijamin Pasal 156 ayat (1) yang
menyebutkan dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya, tetapi dengan alasan melakukan kesalahan berat, komponen uang pesangon itu dihilangkan.

Karena itu, pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 160 ayat (7) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai mewajibkan pengusaha untuk membayar satu kali uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak kepada pekerja yang di-PHK dengan alasan kesalahan berat.

Sedangkan dalam Pasal 162 ayat (1) hendaknya dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai mewajibkan pengusaha untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 dan uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak.

Menanggapi permohonan ini Ketua Majelis Panel Achmad Sodiki meminta agar pemohon agar memberi argumentasi yang proporsional dalam permohonannya terkait perbandingan kesalahan kecil, kesalahan berat, dan alasan mengundurkan diri.

"Ini agar rasionalitasnya bisa diterima, apalagi jika mengundurkan diri prestasinya bagus dan sudah ikut lama membangun perusahaan," kata Sodiki. Majelis memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. (Antara)

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…