DPRD Tantang Ahok Bubarkan Angkutan Umum Berbasis Aplikasi

Intan fauzi    •    Kamis, 17 Sep 2015 11:34 WIB
gojek
DPRD Tantang Ahok Bubarkan Angkutan Umum Berbasis Aplikasi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. (Foto:MI/Susanto)

Metrotvnews.com, Jakarta: DPRD DKI Jakarta menantang Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta untuk menertibkan layanan transportasi berbasis aplikasi. Selain tidak terdaftar, angkutan umum roda dua tidak diatur dalam undang-undang.
 
"Saya kira apa susahnya Bapak Dishub konferensi pers, panggil wartawan, publikasikan lewat media bahwa Go-Jek, Uber, Grab dan sebagainya yang berhubungan dengan senyawa itu melanggar undang-undang dan harus dihentikan. Jika tidak akan ditindak tegas. Berani enggak?" kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohammad Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2015) malam.
 
Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah mengatakan, pihaknya belum bisa menertibkan. Pasalnya, Uber dan Grab memiliki permasalahan berbeda dengan Go-Jek. Uber dan Grab harus berbadan hukum agar dapat dikatakan legal. “Sedangkan Go-Jek kalau ditertibkan maka ojek pangkalan harus ditertibkan juga. Itu kaitannya dengan ojek konvensional," jelas Andri.
 
Andri mengaku akan mengkaji keinginan DPRD itu. Dirinya akan mengumpulkan berbagai organisasi terkait dan pemilik perusahaan untuk duduk bersama membicarakan jalan keluar terkait layanan transportasi berbasis aplikasi itu.


(FZN)