Pemerintah tak Konsisten Selesaikan Masalah Tenaga Honorer

Kesturi Haryunani    •    Kamis, 17 Sep 2015 11:52 WIB
dpr ads
Pemerintah tak Konsisten Selesaikan Masalah Tenaga Honorer
Ribuan guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia menggelar aksi mogok dan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta -- MI/Galih Pradipta

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi II DPR Luthfy Mutty mengatakan, persoalan tenaga honorer selama ini terjadi karena inkonsistensi pemerintah menjalankan aturan. Pada 2005, pemerintah berniat menyelesaikan persoalan tenaga honorer dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer.

"PP ini membatasi bahwa pemerintahan daerah dan Kementerian/Lembaga tidak dibenarkan lagi mengangkat tenaga honorer," kata Luthfy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Selanjutnya, dilakukan testing tenaga honorer yang bukan menuntut kelulusan peserta. Namun hanya ingin memasukkan peserta dalam database, untuk diangkat secara bertahap menjadi PNS.

“Ternyata kemudian, tahun 2010 pemerintah menganulir sendiri keputusan tersebut, dengan alasan ada tenaga honorer yang tercecer,” ujar Luthfi.

Menurut Luthfi, tenaga honorer sudah ada sejak lama dan tidak pernah terjadi gonjang-ganjing. Penyakitnya adalah inkonsistensi dalam menegakkan aturan.

“Kalau tercecer beberapa orang oke-lah. Tapi masa tercecer 20 ribu orang," paparnya.

Mantan Asisten Ahli Wakil Presiden Budiono ini mengaku heran dengan banyaknya tenaga honorer yang tercecer dan tidak diangkat menjadi PNS. Lutfhfi mencurigai pejabat di Pemda dan Kementerian/Lembaga, karena ini peluang mengangkat kerabat, keluarga dan kroninya menjadi PNS dengan mudah.

"Saya sudah berkali-kali menawarkan, solusinya harus diverifikasi secara ketat. Kalau dia memang tenaga honorer yang ditetapkan pemerintah sebelum 2005, oke kita angkat dia. Tapi kalau tenaga honorer yang dibuatkan SK siluman karena dia istri pejabat, anak DPR dan lainnya, itu tidak boleh," tegasnya.

Luthfi meminta pemerintah lebih tertib dalam pengangkatan tenaga honorer. "Kasihan negara ini, negara belum mampu menggaji seluruh rakyat," lanjutnya.

DPR sempat didatangi Guru Honorer Indonesia yang menuntut kejelasan status ketenagakerjaan mereka pada Selasa (15/9/2015). Demo para guru tersebut sempat membuat arus lalu lintas di sekitar DPR macet total.


(NIN)

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

Miryam Akui Mengarang Isi BAP Perkara KTP-el

17 hours Ago

Politikus Hanura Miryam S Haryani mengaku mencabut seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) d…

BERITA LAINNYA