Tak Mau Disalahkan, Dishubtrans DKI Undang Sejumlah Pihak Bahas Uber Taksi

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 17 Sep 2015 18:36 WIB
uber
Tak Mau Disalahkan, Dishubtrans DKI Undang Sejumlah Pihak Bahas Uber Taksi
Suasana pertemuan antara Dishubtrans DKI dengan sejumlah pihak - MTVN/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI mengumpulkan sejumlah pihak untuk membahas legalitas angkutan umum sejenis taksi yang menggunakan aplikasi Uber. Langkah ini dilakukan menyusul 30 taksi ilegal yang disita Dishub.

"Kami sengaja undang biar tidak ada dusta di antara kita. Karena pascapenertiban yang kami lakukan kami dibilang tidak kooperatif dan sulit dihubungi," kata Kadishubtrans DKI Jakarta Andri Yansyah di Kantor Dishubtrans, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015).

Pemerintah, kata Andri Yansyah, punya dua fungsi. Pertama, pelayanan kepada masyarakat agar nyaman, aman dan tenang. Kedua memberikan keadilan kepada masyarakat sehingga berjalan dengan fair dalam setiap lini kegiatan.

"Terkait fenomena yang sedang gencar-gencarnya (taksi Uber), dulu kami pernah mengundang Uber, Go-Jek dan Grab Taksi untuk membahas hal seperti ini. Kalau tidak salah 5 Agustus 2015 lalu. Kita sudah memutuskan taksi online karena di Undang-undang bisa diperbolehkan beroperasi, tapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai perusahaan taksi," terang Andri Yansyah.

Semua persyaratan itu jelas Andri tertuang jelas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 dan Kepmenhub Nomor 35 Tahun 2003. Setidaknya ada tujuh syarat wajib bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang taksi atau penyewaan untuk angkutan umum.

Di antaranya perusahaan tersebut harus berbadan hukum. Bentuknya Perusahaan Terbatas atau (PT) bukan Comanditaire Venootschap atau lebih dikenal dengan (CV). Kemudian, bisa menunjukkan akte pendirian usaha transportasi yang sah, alamat domisili PT yang resmi, menguasai pool atau penyimpanan angkutan sewa, dan memiliki sekurang-kurangnya lima unit mobil.

"Kami akan melakukan penertiban kalau tidak memenuhi. Kalau ingin menuhi syarat itu, kami akan membantu. Tapi sampai sekarang, Uber tidak pernah datang ke kami untuk mengurus perizinan tersebut," ujar Andri Yansyah.

Dalam kesempatan ini hadir sejumlah pihak terkait antara lain, Kementerian Perhubungan, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Persatuan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI), Organda DPD DKI Jakarta, Uber Asia Limited (pemilik aplikasi Uber), dan perwakilan pengemudi.

"Kebanyakan mobil yang kami razia itu milik PPRI. Kita harus saling mendengarkan. Betul enggak sudah bayar pajak? Mana buktinya. Kalau sudah daftar dan kerja sama, dengan siapa? modelnya seperti apa? dan bentuknya bagaimana? Kami tidak mencari permasalahan, tapi mengurai yang permasalahan ada supaya jelas," pungkas dia.


(REN)