Menteri Susi Perketat Usaha Pencurian Ikan di Indonesia

   •    Kamis, 17 Sep 2015 18:45 WIB
kelautan dan perikanan
Menteri Susi Perketat Usaha Pencurian Ikan di Indonesia
illustrasi. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Metrotvnews.com, Jakarta:  Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berusaha memperketat usaha pencurian ikan di Indonesia. Dia bahkan meminta aparat hukum menerapkan beragam undang - undang untuk menjerat pelaku pencurian ikan sebagai upaya mengatasi kejahatan di perairan Indonesia.

"Keterbatasan UU Perikanan perlu ditutupi dengan UU lain," kata Susi Pudjiastuti sebagaimana dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Menurut Susi, beragam UU lainnya itu antara lain adalah UU Pelayaran, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tenaga Kerja, dan UU Kepabeanan. Pendekatan dari beragam UU tersebut, ujar dia,  untuk mengoptimalkan penegakan hukum tidak hanya pencurian ikan tetapi tindak pidana lainnya yang terkait.

“Selain itu, hal tersebut juga penting untuk menjerat korporasi yang menjadi dalang, serta memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan lepas dari jeratan hukum,” kata dia. 

Hal tersebut, menurut Susi juga bakal menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pencurian ikan. Menteri Susi juga mengungkapkan, berbagai upaya untuk penanganan kasus pencurian ikan antara lain penegakan hukum administrasi yaitu berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 15 perusahaan.

Penegakan hukum administrasi lainnya yang telah dilakukan KKP termasuk  pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) terhadap 208 kapal penangkap ikan, dan pencabutan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) terhadap 26 kapal pengangkut ikan. Sedangkan untuk penegakan hukum pidana, Menteri Susi mengemukakan pihaknya telah melakukan hal itu terhadap 18 perusahaan perikanan besar.

Berdasarkan data KKP, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP hingga kini telah menangani 94 kasus tindak pidana yang terdiri atas 52 kasus kapal ikan asing, dan 42 kasus kapal perikanan Indonesia ilegal. Dari 52 kasus kapal ikan asing tersebut, 33 kasus terkait kapal berbendera Vietnam, delapan kasus terkait kapal Filipina, enam kasus terkait kapal Malaysia, dan lima kasus kapal Thailand.



(SAW)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

1 day Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA