Program Mentan Minus Reformasi Agraria

Gervin Nathaniel Purba    •    Kamis, 17 Sep 2015 20:15 WIB
kementan ads
Program Mentan Minus Reformasi Agraria
Ilustrasi.ANT/Nyoman

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) harus melakukan kebijakan yang terarah terkait kedaulatan pangan nasional.

Menurut dia, kebijakan Kementan yang diambil selama ini masih bersifat semu. Hal ini karena ada beberapa kekurangan seperti tekait dengan reformasi agraria dan pembaruan desa.

"Iya, perlu diskusi lebih lanjut dan terarah terkait program kedaulatan pangan kaitannya dengan reformasi  agraria dan pembaruan desa. Kedaulatan Pangan tanpa reformasi agraria adalah utopia," ujar dia saat ditemui di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2015).

Selain itu, program-program  yang telah dilakukan oleh Kementan untuk mencapai swasembada pangan menurut Ridwan masih program biasa. Menurutnya Kementan masih kurang maksimal dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Kalau kita pembangunan embung, irigasi, serta pencetakan sawah baru, masih sangat biasa, dan tidak ada lompatan yang radikal" ungkap Ridwan.

Kemudian, dirinya menambahkan Kementan harus memperhatikan rakyat tani dalam orientasi peningkatan produksi.

"Apalagi pemihakan dan orientasi peningkatan produksi semata, tanpa melihat subyeknya yakni rakyat tani, ini juga berbahaya, contohnya wacana tentang food estate di merauke. Ini penting untuk diluruskan," jelasnya.


(SAW)

Pengacara Sebut Dakwaan Novanto Imajinasi KPK

Pengacara Sebut Dakwaan Novanto Imajinasi KPK

2 hours Ago

Tim kuasa hukum Novanto mempertanyakan alat bukti yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan.

BERITA LAINNYA