Pemprov Jatim: Megaproyek Pelabuhan Khusus Industri Langgar Perda

Amaluddin    •    Kamis, 17 Sep 2015 22:23 WIB
pelabuhan
Pemprov Jatim: Megaproyek Pelabuhan Khusus Industri Langgar Perda
Teluk Lamong. Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Metrotvnews.com, Surabaya: Pemerintah Jawa Timur menilai reklamasi megaproyek pelabuhan khusus industri Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) melanggar Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Pemprov Jatim.

"Gubernur tidak pernah mengeluarkan IPR (Izin Pemanfaatan Ruang) untuk JIIPE," kata Asisten II Sekda Jatim, Hadi Prasetyo, dihubungi di Surabaya, Kamis (17/9/2015).

Hadi menjelaskan Perda RTRW Jatim sudah mengatur kawasan pengendalian ketat yang luasannya ditentukan. Misalnya, kalau luasannya 2.500 hektare seperti JIIPE, maka itu merupakan kewenangan gubernur untuk menerbitkan IPR.

"Tapi faktanya, Bupati Gresik dengan beraninya mengeluarkan IPR tersebut dengan bentuk lain dengan istilah IPL (Izin Penggunaan Lokasi). Ini jelas menyalahi aturan," kata Hadi.

Pemprov Jatim, tegas Hadi, sudah memperingatkan Pemda Gresik agar proyek JIIPE jangan dikerjakan dulu sebelum ada IPR yang diterbitkan pemerintah Jatim.

"Dalam hal ini, gubernur tidak mau bertanggung jawab kalau JIIPE di kemudian hari bermasalah. Keberadaan JIIPE juga telah mengganggu Alur Pelayaran Surabaya Barat (APBS)," katanya.

Pembangunan pelabuhan khusus industri JIIPE dikerjakan PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dan PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS) di Kalimireng Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Proyek itu menelan biaya Rp8 triliun rupiah.

JIIPE dibangun di atas lahan seluas 2.933 hektare yang terbagi atas tiga zona, yakni zona residential estate seluas 765 hektare, industrial estate seluas 1.761 hektare, dan sea port estate seluas 406 hektare. Lokasi sea port estate terletak paling menjorok di tengah laut.


(UWA)