Saksi Sebut Suap Ke Hakim PTUN Medan Kemauan Kaligis

Renatha Swasty    •    Kamis, 17 Sep 2015 23:08 WIB
oc kaligis tersangka
Saksi Sebut Suap Ke Hakim PTUN Medan Kemauan Kaligis
Anak buah OC Kaligis, M Yagari Bhastara alias Gerry memberikan kesaksian pada sidang lanjutan dengan Terdakwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Syamsir Yusfan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/9) - ANT/M AGUNG RAJASA

Metrotvnews.com, Jakarta: Suap pada tiga hakim dan satu panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan rupanya keinginan pengacara OC Kaligis. Suap dilakukan supaya gugatan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang diajukan Kaligis dapat dimenangkan.

"Kemauannya pak OC untuk berikan," beber M Yagari Bhastara alias Gerry, mantan anak buah Kaligis dalam sidang lanjutan terdakwa panitera PTUN Medan, Syamsir Yusfan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2015).

Gerry mengakui, pemberian dilakukan terkait perkara yang tengah diurus Kaligis. Ayah dari aktirs Velove Xevia itu menginginkan Pengadilan mengabulkan permohonan yang diajukan.

"Pak OC mau putusan sesuai petitum," tambah dia.

Terkait pemberian itu, Gerry membeberkan ia dan Kaligis beberapa kali bertemu Syamsir. Selain itu, Gerry juga bertemu tiga orang hakim yang menyidangkan kasus tesebut yakni Hakim Ketua Tripeni Irianto Putro dan hakim anggota Dermawan Ginting dan Amir Fauzi.

Dalam pertemuannya dengan panitera dan hakim itu, Gerry menyerahkan amplop yang dititipkan oleh Kaligis. Belakangan setalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) ia baru mengetahui amplop tersebut berisi uang.  

Seperti diberitakan, Syamsir didakwa menerima duit sejumlah USD2,000 dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti. Pemberian dilakukan melalui OC kaligis dan Gerry.

Pemberian dilakukan lantaran Syamsir membantu mempertemukan Kaligis dan Hakim Ketua PTUN Medan Irianto Tripeni Putro. Kaligis menginginkan permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara  tentang administrasi Pemerintahan atas Penyelidikan tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dimenangkan PTUN Medan.


(REN)