Penghentian Operasi Kapal Asing Jangan Berujung PHK Massal

Wandi Yusuf    •    Kamis, 17 Sep 2015 23:51 WIB
kelautan dan perikanan
Penghentian Operasi Kapal Asing Jangan Berujung PHK Massal
Ilustrasi kapal. Foto: MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat kebijakan publik Yanuar Wijanarko meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak hanya berhenti pada penghentian operasi kapal asing.

"Ketika beberapa izin (kapal asing) dibekukan, apakah Susi sudah mencarikan solusi atau lapangan kerja baru bagi pegawai beberapa perusahaan yang dibekukan itu," kata Yanuar, dalam keterangan persnya, Kamis (17/9/2015).

Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan jangan hanya melihat perusahaan asingnya, tapi juga melihat nasib pegawai yang sebagian besar warga negara Indonesia.

Dia mencatat, potensi pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan ini mencapai 637.000 orang. Dengan rincian, anak buah kapal (ABK) 103.000 orang, buruh pengolahan ikan 75.000 orang, pembudidaya kepiting dan rajungan 400.000 orang, pembudidaya ikan kerapu 50.000 orang, penangkap benih lobster 8.000 orang, dan pembudidaya lobster 1.000 orang.

Yanuar menuturkan, dalam kondisi ekonomi yang sedang terpuruk, Indonesia juga harus bisa memanfaatkan perusahaan asing. "Presiden Jokowi kan menjanjikan kemudahan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.

Untuk mengurai persoalan ini, praktisi hukum Akbar Hidayatullah mendesak DPR membuat Panja Perikanan dan Kelautan. Hal tersebut, menurut Akbar, diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan Menteri Susi. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan tak memberikan surat layak operasi bagi 2.200 kapal di atas 30 grosston. Rinciannya, kapal eks asing 100-500 GT, sebanyak 200 kapal, kapal kayu buatan dalam negeri ukuran 100-300 GT, 1.000 kapal, dan kapal cantrang 30-100 GT, 1.000 kapal. Akibatnya, pasokan ikan ke utara Jawa dan Bitung diperkirakan turun 60 persen.


(UWA)