Yorrys Usulkan Munaslub Golkar Digelar 20 Oktober

Al Abrar    •    Jumat, 18 Sep 2015 16:58 WIB
golkar
Yorrys Usulkan Munaslub Golkar Digelar 20 Oktober
Yorrys Raweyai. Foto: Immanuel Antonius/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Golkar Yorrys Raweyai terus mendorong pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Dia bahkan menargetkan Munaslub bisa digelar 20 Oktober bertepatan dengan HUT partai berlambang beringin itu.

Bagi Yorrys, usulan Munaslub untuk menyatukan Partai Golkar sangat wajar dan beralasan. Pilkada serentak Desember nanti, yang juga diikuti kader Partai Golkar, membutuhkan DPP yang solid. Pilkada membutuhkan kesiapan kampanye, tim sukses dan juru kampanye. 

"Kenapa kita tidak melahirkan Golkar yang solid dengan mekanismenya Munas atau Munaslub dengan momentum pas ultah Golkar 20 Oktober. Kenapa enggak kita lakukan itu," kata Yorrys di kantor Kemenkopolhukam, Jumat (18/9/2015).

Yorrys menyebut usulan Munaslub tersebut bukan untuk memecah belah Partai Golkar. Justru, kata putra daerah Papua ini, untuk menyelamatkan partai dan sukses dalam Pilkada serentak yang bakal digelar 9 Desember mendatang.

"Sebenarnya kan kita mencari solusi yang terbaik. Nah solusi yang terbaik itu kan Munas. Kapannya itu kan kita tinggal bicara aja. Kan ada aturannya. Yang penting kita bisa sukses ikut pilkada," ujar dia.

Menurutnya, ada tiga opsi yang bisa dipilih dalam Munaslub nanti. Opsi pertama, memajukan dua nama, yakni Agung Laksono dan Aburizal Bakrie untuk jadi ketua umum.

Kedua, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie ditambah kader lain yang ingin maju sebagai ketua umum. Dan ketiga, lanjut dia, Agung dan Aburizal tak boleh mencalonkan diri. 

"Mereka berdua (Agung dan Aburizal) enggak usah ikut,dan mereka berdua diangkat menjadi negarawan. Kita memberikan tempat terhormat karena punya jasa terhadap Golkar, dan kasih kepada generasi muda," tukasnya.

Seperti diberitakan, Yorrys terus menyuarakan Munaslub untuk menyatukan kubu Aburizal dan kubu Agung. Namun usulan tersebut masih mendapat penolakan dari kedua belah kubu. Tak berdasar hukum adalah salah satu alasan penolakan. 


(KRI)