Pemerintah Ubah Kawasan Berikat Jadi Pusat Logistik

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 18 Sep 2015 18:17 WIB
logistik
Pemerintah Ubah Kawasan Berikat Jadi Pusat Logistik
Suasana bincang-bincang media bareng Menko Perekonomian Darmin Nasution (Foto: MTVN/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintahan di bawah Joko Widodo (Jokowi) akan mengubah kawasan berikat sebagai gudang atau pusat logistik yang menampung distribusi barang-barang ekspor dan impor. Hal ini sebagaimana tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan pusat logistik berikat. 

Hal tersebut seperti disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Menurutnya, selama ini aturan tersebut dinilai tidak memudahkan distribusi arus barang utamanya berupa bahan baku yang masuk ke Indonesia.

"Pusat logistik berikat untuk bangun fasilitas industri dan perdagangan yang efisien karena lebih dekat dengan kegiatan ekonomi, dan juga untuk menurunkan biaya logistik. (Sebab), kita selalu mengeluh biaya logistik mahal," kata Darmin, saat bincang-bincang media, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2015).

Darmin mengatakan, selama ini hasil kekayaan bumi Indonesia banyak yang disimpan di Singapura, karena memiliki gudang logistik yang besar. Selain itu, produk-produk impor Indonesia seperti kapas pun banyak yang disimpan di Negeri Singa tersebut, sehingga membuat tambahan biaya distribusi.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, selain kapas ada juga komoditas lainnya seperti gas, pipa, rig (mesin pengeboran), susu dan yang paling besar yakni minyak, banyak ditimbun di Singapura.

"Kalau dulu dengan konsep gudang berikat dengan kita menyimpan BBM di Bunker laut Jawa misalkan, saat butuh minyaknya, dari bunker itu harus di ekspor dulu ke Singapura, baru diimpor oleh Indonesia karena aturan gudang berikat," terangnya. 

Sekarang dengan adanya relaksasi ini, jelas Bambang, jika membutuhkan minyak, bunker bisa langsung menjual ke Indonesia dengan menggunakan patokan harga Indonesia tanpamengikuti harga jual berdasarkan Mean of Platts Singapore (MOPS). Atau dengan kata lain, Pertamina juga tidak perlu lagi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai harga MOPS.

"Intinya kita akan mempermudah kawasan ini supaya tidak ada lagi yang namanya oil storage itu di Singapura. Oil storage itu harus dekat dengan pasarnya. Pasarnya di ASEAN itu jelas di Indonesia, pemakai BBM terbesar. Jadi kita akan tarik oil storage dan pusat logistik lainnya dari negara lain ke Indonesia. Dan kita akan mudahkan dengan revisi PP 32 terkait pusat logistik berikat," tegasnya.



(ABD)