Tangkal TKA Ilegal, Kemenaker & Kemenkum HAM Integrasikan Data

Taufik Rahman    •    Jumat, 18 Sep 2015 18:24 WIB
tenaga kerjakemenaker ads
Tangkal TKA Ilegal, Kemenaker & Kemenkum HAM Integrasikan Data

Metrotvnews.com, Jakarta: Upaya menangkal tenaga kerja asing (TKA) ilegal saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) efektif berlaku, tidak dapat dilakukan hanya oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pariwisata pun digandeng untuk memastikan penanganan yang efektif.

Demikian hasil rapat kerja antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Kemenaker, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (18/9/2015). Rapat dipimpin bersama oleh Menaker Hanif Dhakiri dan Menkum HAM Yasonna Laoly. 

"Kita sepakat melakukan integrasi sistem data secara online untuk mencegah dan menangani kasus-kasus yang melibatkan TKA dan TKI illegal secara lebih optimal, "kata Menaker Hanif.

Hadir dalam pertemuan ini Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie, Direktur Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Imigrasi Mirza Iskandar, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Friement Aruan. Hadir pula Dirjen Binapentasker Kemenaker Heri Sudarmanto dan Dirjen PPK dan K3 Kemnaker Muji Handaya.

Menkum HAM Yasonna H. Laoly menambahkan koordinasi dan kerjasama yang ada harus ditingkatkan lagi. Penindakan hukum terhadap TKA illegal akan lebih mudah bila didukung informasi dan data yang lengkap dan cepat diakses. 

"Pemantauan dan pengawasan akan lebih mudah dilakukan secara bersama-sama," kata Yasonna.

Sedangkan untuk mencegah masuknya TKA illegal dengan menyalahgunakan visa kunjungan wisata atau belaja, Kemenkum HAM tengah berkoordinasi juga dengan Kementerian Pariwisata. "Yang ideal tiap kkunjungan wisata menggunakan travel agent sehingga pengawasannya lebih mudah," sambungnya. 

Dalam kesempatan ini ditegaskannya kesiapan melakukan tindakan keimigrasian berupa pencekalan bila ada pengusaha asing hendak meninggalkan wilayah RI namun belum melaksanakan kewajiban-kewajiban terkait urusan ketenagakerjaan. Kemenaker atau BKPM cukup menyampaikan laporannya.

"Kita bisa melakukan semacam DPO terhadap pengusaha asing yang bermasalah. Kepulangannya bisa kita tahan sampai urusannya selesai di Indonesia," kata Yasonna.
 


(LHE)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

15 minutes Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA