Ironi Kenaikan Tunjangan Wakil Rakyat

   •    Jumat, 18 Sep 2015 23:36 WIB
dpr
Ironi Kenaikan Tunjangan Wakil Rakyat
Suasana Sidang Paripurna di DPR RI, Jakarta [ilustrasi]. Foto: MI/Mohamad Irfan.

Tasroh, PNS di Pemkab Banyumas, Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University,Jepang

GEGERAN kenaikan tunjangan anggota DPR yang baru-baru ini muncul di media sebenarnya sudah basi.

Sebenarnya para wakil rakyat itu sudah mulai menikmati kenaikan tunjangan sejak Juli 2015.

Hanya, seperti sistem penggajian yang berlaku dalam birokrasi Indonesia, kenaikan biasanya berlaku mundur yakni dengan cara 'dirapel' pada bulan berikutnya.

Hal itu diperkuat dengan keluarnya SK Menteri Keuangan No S.520/MK02/2015 perihal Persetujuan Prinsip tentang Kenaikan Indeks Tunjangan Kehormatan, Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran serta Bantuan Langganan Listrik dan Telepon bagi Anggota DPR tertanggal 9 Juli 2015.

Namun, entah dengan tujuan apa sehingga di media massa berita tersebut di samping baru tersiarkan ke publik, juga terkesan masih sekadar 'rencana' dan 'wacana' yang akhirnya menimbulkan perdebatan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro sendiri justru bersikap 'mengambangkan' kebijakannya sendiri dengan mengatakan bahwa tidak semua usulan kenaikan tunjangan DPR disetujui.

Setali tiga uang dengan pernyataan dan sikap para wakil rakyat di media massa yang mengaku dan mengklaim 'belum tahu' adanya kenaikan tunjangan sebagai wakil rakyat.

Bahkan ada salah satu wakil ketua DPR yang menyebutkan kenaikan tunjangan tersebut masih kurang.

Sikap yang anomalis sekaligus merefleksikan kebohongan publik.

Baik dilakukan pemerintah sendiri ataupun oleh para wakil rakyat di DPR membuktikan tak hanya telah menipu rakyatnya sendiri, tetapi juga menunjukkan hilangnya sense of financial crisis di antara para penyelenggara negara itu sendiri.

Lebih parah lagi, dengan gelagat tipu-tipu pula, setelah menaikkan aneka tunjangan bagi wakil rakyat, tersiar wacana baru bahwa para pejabat negara mulai presiden hingga menteri dan pejabat lainnya di berbagai posisi birokrasi juga akan segera menikmati kenaikan aneka tunjangan yang ditaksir bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp28 triliun per tahun (Kompas, 14/9).

Pakar anggaran Ucok Sky Khadafi (2015) menyebutkan bahwa tampaknya penaikan tunjangan yang dimulai dari wakil rakyat kemudian merembet ke semua pejabat dan penyelenggara negara di level elite tak hanya mudah diterjemahkan sebagai 'politik bagi rezeki' di antara penyelenggara negara, tetapi juga sebagai 'upaya saling suap' agar di antara para pihak (eksekutif-legislatif) sama-sama menikmati kenaikan pendapatan take home pay yang wah.

Overlapping anggaran

Jika merujuk pada UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, sejatinya pemberian aneka nomenklatur tunjangan kepada para wakil rakyat (dan mungkin pada penyelenggara negara yang lainnya--red), yang ada sekarang ini harus dievaluasi secara total.

Bukan hanya nilai tunjangan harus paralel dengan standar kinerja yang terukur dengan parameter yang jelas dan tuntas, melainkan juga menghindari terjadinya tumpang tindih (overlapping) anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara secara tak terkendali.

Lihat misalnya, sesuai SK Menteri Keuangan No S.520/MK02/2015, tersusun jenis-jenis tunjangan untuk wakil rakyat yang sudah dinaikkan dari nilai tunjangan sebelumnya hingga pengusulannya dari sekretariat DPR.

Dari SK disebutkan ada tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon.

Jika dilihat dari jumlah kenaikan tunjangan, itu tergolong 'gila' karena rata-rata di atas 40% jika dibandingkan dengan tradisi kenaikan gaji PNS umumnya yang selalu maksimal 10%.

Bila dilihat dari nomenklatur kegiatan (yang dalam sistem anggaran disebut sebagai kode aktivitas), jelas telah terjadi contradictio in determinis.

Seperti disebutkan pakar akuntansi pemerintah dari Harvard University John Miles dalam Public Budgetting (2008), banyak kontradiksi dalam alokasi anggaran publik/negara yang tak berkorelasi dengan mutu kinerja dan justru banyak dinikmati penyelenggara negara an sich.

Dalam konteks kenaikan tunjangan bagi wakil rakyat, terlihat jelas bahwa pemerintah cq Kementerian Keuangan tidak hanya gagal merumuskan indikator kinerja yang dikaitkan dengan nilai tunjangan, tetapi secara nomenklatur juga tumpang tindih.

Terlihat ada nomenklatur tunjangan komunikasi insentif tanpa definisi yang terukur jelas, tetapi juga ada bantuan langganan telepon.

Maka secara sederhana rakyat bisa menggugat nalar nomenklatur tunjangan tersebut. Itu tidak hanya berpotensi double/triple anggaran, tetapi jelas modus pemborosan yang amat liar.

Demikian pula nomenklatur tunjangan peningkatan pengawasan dan anggaran yang bertabrakan dengan fungsi pengawasan dan anggaran.

Setiap melakukan tugas-tugas tersebut, para wakil rakyat rutin setiap bulan mendapatkan 'dana khusus' seperti yang tercantum dalam daftar slip gaji setiap bulan.

Jika diselisik lebih jauh, overlapping anggaran model demikian juga terlihat dalam sistem penggajian dan remunerasi yang sedang dikembangkan pemerintah.

Hal ini bisa dilihat dari nomenklatur pos-pos pendapatan dan fasilitas negara yang diberikan kepada penyelenggara negara (di level elite, non-PNS umumnya--red), seorang pejabat bisa bertumpuk tundung menerima berbagai pendapatan dan fasilitas setiap bulan.

Tragisnya, setiap berganti rezim di negeri ini, belum pernah ada keberanian untuk melakukan perombakan terintegrasi terkait dengan pemberian gaji, pendapatan, remunerasi, dan aneka bentuk tunjangan dan tambahan penghasilan.

Ironisnya, di luar sana, pemerintah sendiri mengklaim selalu defisit anggaran untuk proyek berkepentingan rakyat sehingga berbagai jenis subsidi yang sebelumnya menjadi andalan rakyat menghadapi ekonomi sulit sekarang ini justru terus dikurangi bahkan berpotensi dihapuskan.

Pemerintah kini konon sedang merencanakan pengurangan besar-besaran terhadap subsidi kepada nelayan dan petani.

Oleh karena itu, penaikan aneka tunjangan bagi wakil rakyat (dan kemungkinan akan diikuti penyelenggara negara yang lain baik di eksekutif ataupun yudikatif seperti kebiasaan selama ini--red), tidak hanya 'melukai' rakyat yang kini sedang tercekik oleh kehidupan dan sumber pendapatannya karena perlambatan ekonomi nasional dan nilai tukar yang tergerus, tetapi juga mengkhianati kondisi keuangan negara sendiri yang selalu berkoar APBN sedang krisis.

Maka percuma berkampanye hidup hemat penuh pengorbanan rakyat digaungkan pemerintah jika di hadapan wakil rakyat, pemerintah sendiri gemar berkhianat.

Kasihan benar rakyat yang sedang terjepit dan justru para wakilnya kian gesit dengan tunjangan yang kian melangit!


(ADM)