Berhemat Sesungguhnya

   •    Sabtu, 19 Sep 2015 08:34 WIB
Berhemat Sesungguhnya

BERHEMAT tampaknya belum menjadi kebutuhan nyata para elite negeri ini. Dibicarakan, bahkan diteriakkan setiap pemimpin di setiap kesempatan, tetapi kemudian menguap tanpa bekas. Hemat masih sebatas ujar, belum menjadi perilaku elite. Hemat anggaran misalnya. Keuangan negara mestinya dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Akan tetapi, kebutuhan rakyat sering dipinggirkan untuk memenangkan kepentingan pribadi atau kelompok elite. Contoh paling gamblang terkait dengan pembahasan RAPBN 2016. DPR mengusulkan anggaran sebesar Rp6,89 triliun untuk lembaga tersebut. Itu artinya ada kenaikan anggaran Rp1,7 triliun dari anggaran berjalan. Kenaikan anggaran itu terjadi antara lain karena DPR mengusulkan penaikan berbagai tunjangan.

Tunjangan yang dimaksud ialah tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon. Harus tegas dikatakan bahwa usul penaikan berbagai tunjangan DPR belumlah mendesak. Kebutuhan mendesak saat ini ialah anggaran untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Apalagi, menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah orang miskin meningkat. 

Jumlah orang miskin dalam rentang enam bulan, September 2014-Maret 2015, bertambah 860 ribu orang menjadi 28,59 juta. Usul penaikan tunjangan DPR tidak tepat momentum. Saat ini perekonomian mengalami kelesuan, nilai tukar rupiah bertekuk lutut atas dolar Amerika Serikat. Mestinya, para elite bersatu padu memulihkan perekonomian. 

Meminjam istilah Presiden Joko Widodo, malu membahas kenaikan gaji dan tunjangan pada saat ekonomi melambat. Jauh lebih elok dan terhormat jika DPR mengikuti anjuran Wapres Jusuf Kalla, yakni anggota parlemen melakukan penghematan. Kalau DPR tidak memperlihatkan sikap hemat sebagai manifestasi kepedulian terhadap kemiskinan yang mendera mayoritas rakyat, siapa lagi yang memulai dan memaksa penghematan untuk menyelamatkan keuangan negara? Harus malu membicarakan kenaikan gaji dan tunjangan pada saat sebagian rakyat hidup dalam kubangan kemiskinan.

Berhemat dan mengencangkan ikat pinggang memang hanya berhasil dengan memberi contoh dan teladan. Contoh dan keteladanan itulah yang masih miskin dari Senayan. Tidak hanya DPR, pemerintah juga harus memberi contoh berhemat. Namun, berhemat memerlukan kecerdasan. Tidak semuanya mesti dihemat. Itu berkorelasi dengan prioritas penggunaan anggaran. 

Penghematan tidak bisa dilakukan terhadap anggaran yang menjadi belanja modal. Belanja modal itulah yang justru bisa menjadi stimulus pergerakan roda perekonomian. Pada saat perekonomian nasional bergerak merangkak seperti keong, belanja pemerintah harus didorong. Jangan biarkan serapan anggaran tidak maksimal. Termasuk soal pencairan dana desa untuk menggerakkan roda perekonomian di perdesaan.

Berhemat dalam arti sesungguhnya harus dijadikan sebagai sebuah gerakan budaya. DPR dan pemerintah tidak boleh miskin komitmen dan kemauan untuk itu. Mulailah dengan hal konkret, misalnya, lebih bangga pada produk sendiri daripada asing.
(DFS)