KPPU: Salah Ambil Kebijakan Impor Bisa Munculkan Kartel Pangan

Gervin Nathaniel Purba    •    Sabtu, 19 Sep 2015 10:06 WIB
panganimpor
KPPU: Salah Ambil Kebijakan Impor Bisa Munculkan Kartel Pangan
Ilustrasi -- ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah untuk tidak salah dalam mengambil kebijakan impor. Hal ini dinilai dapat memunculkan kartel pangan.

Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf memberi contoh ketika pemerintah mengambil kebijakan untuk membatasi impor bawang putih dengan kuota yang ditentukan setahun lalu. Padahal, sebagian besar kebutuhan bawang putih telah terpenuhi dari impor.

"Sebanyak 97 persen kebutuhan bawang putih di Indonesia terpenuhi dari impor. Artinya kebijakan kita yang salah. Kuotanya kurang pas," ujar Syarkawi Rauf ketika dihubungi Metrotvnews.com, seperti diberitakan Sabtu (19/9/2015).

Akibat dari kebijakan yang kurang pas itu, harga bawang putih pada saat itu naik dari Rp25 ribu per kilogram (kg) menjadi Rp120 ribu per kg. "Peningkatan luar biasa sekali. Hal-hal itu cenderung berulang," ungkap Syarkawi Rauf.

Dia mencontohkan, pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingin mewujudkan swasembada daging, jika ingin mewujudkannya harus membatasi impor kurang dari 10 persen. Namun pada saat itu, Indonesia masih mengimpor daging sapi sebanyak 60 persen.

"Pemerintah tidak ingin impor selama lima tahun. Namun faktanya harga daging sapi naik dari Rp60 ribu per kg hingga Rp120 ribu per kg pada 2012-2013. Kebijakan yang sama selalu terulang hingga sekarang," kata Ketua KPPU itu.

Oleh karena itu, menurutnya, target swasembada daging harus direncanakan untuk jangka menengah dan panjang serta terukur. Dirinya pun menyarankan agar pemerintah tidak terlalu agresif dalam mewujudkan swasembada.


(AHL)