Biaya Tambahan Calon TKI Ditagihkan ke Majikan di Malaysia

Satria Sakti Utama    •    Sabtu, 19 Sep 2015 23:39 WIB
tki ilegal kemenaker ads
Biaya Tambahan Calon TKI Ditagihkan ke Majikan di Malaysia
Pertemuan antara delegasi RI dan Malaysia membahas persoalan TKI. (foto: Kemenaker)

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon TKI yang akan bekerja di Malaysia mendapat keringanan baru. Seluruh biaya tambahan dalam proses penempatannya di Malaysia sepenuhnya akan ditanggung pihak majikan.

Syarat untuk mendapatkan keringanan ini sangat mudah. Si calon TKI harus melalui jalur resmi yang berlaku baik di Indonesia dan Malaysia. 

Demikian salah satu hasil hasil pertemuan antara Menaker Hanif Dhakiri dengan Wakil PM Malaysia sekaligus Menteri Hal Ehwal dalam Negeri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pertemuan yang khusus membahas persoalan TKI berlangsung di Jakarta, Sabtu (19/9/2015).

"Ini agar tidak membebani calon TKI yang hendak bekerja di sana," jelas Menaker Hanif Dhakiri.

Biaya tambahan itu di antaranya untuk pengurusan visa kerja, pemeriksaan kesehatan dan hal lain yang PPTKIS bebankan kepada calon TKI. Pemerintah Malaysia menyatakan setuju komponen biaya itu dibebankan kepada pihak majikan yang bersangkutan. 

Dubes RI untuk Herman Prayitno dan Dubes Malaysia untuk RI Dato Zahrin Mohamed Hasyim hadir dalam rapat yang diikuti jajaran eselon I dan II Kementerian Ketenagakerjaan. Inti dari hasil pertemuan pada akhir pekan ini adalah komitmen dua negara memastikan tidak ada lagi tenaga kerja tidak sah.

Indonesia akan memastikan bahwa calon TKI yang berangkat ke Malaysia adalah melalui prosedur sesuai aturan hukum berlaku. Malaysia memastikan hanya tidak akan menerima calon tenaga kerja dari Indonesia yang tidak melalui jalur resmi dan sah.

"Jika ada pihak baik dari Indonesia atau Malaysia yang tidak melalui jalur resmi, harus diberi sanksi sesuai hukum dan UU di negara bersangkutan,” sambung Hanif.

Pertemuan selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 1 Oktober mendatang di Kuala Lumpur. Agendanya antara lain pembentukan posko bersama untuk pelayanan penempatan dan pengawasan. Termasuk aspek penegakan dan perlindungan hukum bagi TKI terlibat masalah.

"Proses penempatan membutuhkan kejelasan pihak yang menempatkan dan yang menerima. Bila semua prosesnya jelas dan sederhana, maka dengan sendirinya yang jalur ilegal akan hilang," papar Hanif.
 

 


(LHE)