Belum Bekerja Maksimal, Anggota Komisi XI Minta BPK Audit BI

Ade Hapsari Lestarini    •    Senin, 21 Sep 2015 21:33 WIB
bank indonesia
Belum Bekerja Maksimal, Anggota Komisi XI Minta BPK Audit BI
Gedung Bank Indonesia. (Ilustrasi FOTO: ANTARA)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) mendapat kritik keras karena dianggap belum bekerja dengan maksimal untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD). Anggota DPR pun mengkritik kinerja BI yang belum maksimal melaksanakan tugasnya.

Kritikan itu muncul dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Menteri Bappenas Sofyan Djalil, di Jakarta, Senin (21/9/2015).

Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun menyatakan melihat ironi besar ketika Presiden Jokowi menyampaikan pengumuman soal paket kebijakan ekonomi demi mengundang investasi. Selanjutnya, Gubernur BI Agus Martowardojo mengumumkan Paket Kebijakan menstabilkan nilai tukar.

Menurut dia, permasalahannya, dari beberapa kebijakan yang dibuat BI, hanya satu yang cukup fungsional, menyangkut perubahan batas penukaran valas.

"Padahal berapa besar sih pengaruh kebijakan itu? Bapak Agus Martowardojo bilang kebijakan BI sophisticated. Saya pikir jangan presiden kita yang baik itu terpengaruh dengan klaim-klaim seakan hebat. Bagi saya, tak ada yang baru dengan kebijakan BI," kata Misbakhun.

"Soal nilai tukar ini, saya tak melihat upaya Anda (BI) yang sungguh-sungguh dan luar biasa. BI bilang akan hadir di pasar dan mengintervensi. Kehadirannya di mana? Buktinya rupiah masih Rp14.500 terhadap USD. Anda masih berikan angka patokan Rp13.200 per USD untuk asumsi makro RAPBN 2016. Sementara sekarang saja Rp14.500," tegas Misbakhun.

Oleh karena itu, Komisi XI DPR secara tegas memasukkan kesimpulan rapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit Bank Indonesia. Baginya, BI mengada-ada bila menolak diaudit dengan alasan takut strategi diketahui orang luar dan menganggu independensi.

"Begitu rupiah jatuh, yang dimaki-maki Presiden. Jangan sembunyi atas nama independensi. BI tak boleh jadi negara di dalam negara. Karena banyak bisnis di BI dimainkan Yayasan Karyawan BI. Makanya ini perlunya audit ini. DPR bisa meminta BPK melaksanakannya," pungkas Misbakhun.


(AHL)