Australia Ogah Bahas Penyadapan Presiden SBY

- 01 Agustus 2013 07:15 wib
Ilustrasi--Dok.MI/bb
Ilustrasi--Dok.MI/bb

Metrotvnews.com, Australia: Australia menyatakan tidak akan mendiskusikan hal-hal menyangkut masalah intelijen terkait tuduhan penyadapan oleh Inggris terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang diduga menguntungkan Australia.

Meski demikian, mereka menegaskan akan terus menjaga hubungan baik dengan Indonesia, seperti disampaikan juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Simon Fellows, lewat surat elektronik yang diterima BBC Indonesia.

Sementara itu, pemerintah Indonesia menyatakan akan memastikan keabsahan berita tentang penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam KTT G-20 di London 2009. Laporan-laporan berbagai media menyebutkan penyadapan atas Presiden Yudhoyono dan rombongan itu dilakukan saat KTT tersebut.

Namun juru bicara Kantor Kepresidenan untuk urusan luar negeri, Teuku Faizasyah, menegaskan kebenaran dari laporan tersebut masih harus dipastikan lebih dulu. "Ini bukan suatu yang etis dan patut dilakukan dalam hubungan antarnegara."

“Kami memiliki mekanisme interaksi hubungan antarkomunitas intelijen dan interaksi secara formal melalui kementrian luar negeri masing-masing. Walaupun pada dasarnya mana ada yang mengakui pihaknya menyadap pihak lain,” tutur dia.

Harian Sydney Morning Herald edisi Jumat (26/07) menyatakan Inggris telah menyadap Presiden SBY pada pertemuan G-20 thaun 2009 silam dan Australia diuntungkan oleh penyadapan sehingga berhasil duduk sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, pemerintah Indonesia perlu menyampaikan keberatan secara umum terhadap siapapun atau negara manapun yang melakukan proses penyadapan.

Hikmanto mengatakan, praktik itu tidak sesuai dengan ketentuan dan etiket pergaulan internasional dan keberatan bisa disampaikan oleh presiden secara langsung ataupun oleh perwakilan pemerintah.

Selain itu Hikmanto mengharapkan agar presiden dan menteri-menterinya berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan yang masih harus dibahas secara internal. (BBC.co.uk)

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…