DPRD DKI Minta Dokumen Peserta Lelang Diseleksi Ketat

Intan fauzi    •    Selasa, 22 Sep 2015 12:08 WIB
lelang
DPRD DKI Minta Dokumen Peserta Lelang Diseleksi Ketat
Gedung DPRD DKI. (Foto: MI/Ramdani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta dan Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPBJ) diminta menyeleksi ketat seluruh dokumen persyaratan perusahaan peserta lelang. Jangan sampai ada perusahaan berdokumen palsu atau tersandung kasus kredit macet, lalu menang lelang.
 
"Cek dokumen persyaratan dengan benar, termasuk sertifikat SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) harus yang dikeluarkan Kemenakertrans (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), bukan pihak lain," kata anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2015).
 
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, pemalsuan dokumen yang dilakukan pemenang lelang bisa berimbas pada proyek pembangunan atau penyediaan jasa lainnya di Ibu Kota.
 
Sekretaris Umum DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) DKI Jakarta Mardin Zendrato mengatakan, lembaga yang paling berhak mengeluarkan SMK3 hanya Kemenakertrans. Apabila ada perusahaan lelang menggunakan sertifikat SMK3 lain, panitia lelang harus mencoretnya.
 
Sejumlah perusahaan diketahui menggunakan sertifikat SMK3 di luar Kemenakertrans. Mereka lolos mengikuti lelang untuk proyek di Jakarta Utara. "Transparansi serta profesionalitas dalam proses lelang harus di kedepankan, sesuai misi Gubernur DKI," tegas Mardin.
 
Sementara itu, Kepala UPPBJ Jakarta Utara, Muhammad Chamdan menegaskan, pihaknya telah melakukan seleksi ketat seluruh dokumen peserta lelang, termasuk SMK3 serta rekening bank.
Menurut Chamdan, hingga kini sebanyak 109 kegiatan telah rampung dilelang di UPPBJ Jakarta Utara. Sedangkan 210 kegiatan lainnya masih dalam proses lelang.


(FZN)