BKPM: Uber Harus Patuhi Aturan dan Izin di Indonesia

Dian Ihsan Siregar    •    Selasa, 22 Sep 2015 15:56 WIB
BKPM: Uber Harus Patuhi Aturan dan Izin di Indonesia
Taksi Uber. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menegaskan Uber Asia Limited hanya memiliki Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA). Oleh karena itu, dia mengatakan, Uber tidak diperkenankan melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.  

"Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 22 tahun 2001, KPPA tidak diperkenankan melakukan kegiatan komersial, termasuk transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia. Peran KPPA terbatas hanya sebagai pengawas, penghubung, koordinator dan mengurus kepentingan perusahaan head office," kata Franky‎ dalam siaran persnya, Selasa (22/9/2015).

Franky memohon agar Uber berkonsultasi langsung dengan BKPM terkait bidang usaha yang akan dijalankan. Dia meminta para investor untuk mematuhi dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

“Segala bentuk kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan serta memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tanpa terkecuali," ungkap dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Lestari Indah menambahkan, jika Uber mengajukan izin dengan bidang usaha penerbitan piranti lunak, hanya sebatas membuat aplikasi yang dibutuhkan oleh konsumen, tidak ada transaksi jual beli barang dan jasa di luar aktivitas tersebut. 

“Jika izin yang diajukan merupakan bidang usaha Angkutan Taksi, dalam Perpres Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal disebutkan, bidang usaha Angkutan Taksi (Angkutan Orang dengan Moda Darat: Tidak dalam Trayek) tertutup untuk PMA,” tegas Lestari.  

Saat ini Uber belum terdaftar pada salah satu izin tersebut. Lestari pun mengimbau agar pihak Uber segera berkonsultasi langsung ke BKPM terkait dengan izin yang sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan. BKPM akan memfasilitasi  informasi yang dibutuhkan investor baik PMA maupun PMDN untuk berinvestasi di Indonesia.



(SAW)

2 Politikus Golkar Kirim Karangan Bunga untuk Novanto

2 Politikus Golkar Kirim Karangan Bunga untuk Novanto

1 hour Ago

Teranyar, karangan bunga datang dari dua politisi Golkar, Bambang Soesatyo dan Muhammad Misbakh…

BERITA LAINNYA