MK Kabulkan Sebagian Gugatan DPD Terkait UU MD3

Anggitondi Martaon    •    Selasa, 22 Sep 2015 16:02 WIB
mkdpd
MK Kabulkan Sebagian Gugatan DPD Terkait UU MD3
Mahkamah Konstitusi-----Mahkamahkonstitusi.go.id

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Kontitusi (MK) mengabulkan sebagian permohohonan DPD yang menggugat secara formil dan materiil Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD (UU MD3).

Pembacaan putusan dihadiri Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua DPD La Ode Ida dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. MK mengabulkan empat pasal dari keseluruhan yang diajukan, yaitu Pasal 71 huruf c, Pasal 166 Ayat 2, Pasal 250 Ayat 1 dan Pasal 277 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

"Empat pasal tersebut dapat dinyatakan berasalan menurut hukum," kata Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2015).

Arief mengatakan, MK memutuskan pemerintah dan DPR untuk mengikutsertakan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) sebelum diputuskan.‎

Pembahasan RUU yang dimaksud mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lain, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah‎.‎‎

Majelis MK juga merevisi kata-kata dalam Pasal 250 Ayat 1 UU MD3, sehingga dimaknai dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan, disampaikan kepada presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Namun, MK menolak dalil dari pemohon untuk pengujian Pasal 72, 166, 170 Ayat 5, 171 Ayat 1, 174 Ayat 1, 4, 5, Pasal 124 Ayat 5, Pasal 238, Pasal 239 Ayat 2 huruf d, Pasal 245 Ayat 1, Pasal 249 Ayat 1 huruf b, Pasal 152 Ayat 4, Pasal 274 Ayat 1, dan Pasal 281 UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Majelis menilai, dalil buat pasal-pasal tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Sedangkan dalil pemohon mengenai Pasal 167 UU Nomor 17 Tahun 2014 dianggap kabur atau tidak jelas. "Permohonan pengujian formil (pembentukan UU) pemohon tidak dapat diterima. Mengabulkan permohonan pemohonan untuk sebagian," ungkap Arief.


(TII)