Rekening Diblokir, Kaligis Minta KPK Bayar Listrik Kantor Pengacaranya

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 22 Sep 2015 16:54 WIB
oc kaligis tersangka
Rekening Diblokir, Kaligis Minta KPK Bayar Listrik Kantor Pengacaranya
Terdakwa kasus dugaan suap panitera dan hakim PTUN Medan, Sumut, Otto Cornelis Kaligis menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (22/9/2015).-Foto: Dok/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Advokat senior Otto Cornelis Kaligis tak terima rekeningnya diblokir Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia meminta KPK membayarkan biaya operasional Kantor Pengacara Kaligis &  Associates.

"Tiba-tiba rekening saya ditutup. Saya mohon melalui yang mulia, KPK saja yang bayar gaji dengan listrik dan lain sebagainya," kata Kaligis dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2015).

Menurut dia, pemblokiran rekening berimbas terhadap keberlangsungan operasional kantor pengacaranya. Dia mengakui, sudah ada 70 pengacara dari kantornya yang harus diberhentikan.

"Saya sudah tidak sanggup lagi yang mulia," ucap dia.

Dia menegaskan, rekening itu sudah ada jauh sebelum terungkapnya kasus dugaan suap yang melibatkan dirinya. Dia menilai, rekeningnya tak ada sangkut pautnya dengan kasus tersebut sehingga tak perlu diblokir.

"Jadi itu permohonan saya," pungkas dia.

Hari ini, Majelis Hakim Tipikor telah menolak eksepsi Kaligis. Sidang perkara dugaan suap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menjeratnya bakal dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

"Menolak eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukum O.C. Kaligis, menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara," kata Hakim Ketua Sumpeno.

Menurut dia, nota keberatan yang diucapkan Kaligis dan tim penasihat hukumnya tak beralasan. Pasalnya, jelas Hakim, uraian tindak pidana sudah terpapar jelas dalam dakwaan yang ditulis Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kaligis sebelumnya didakwa secara bersama-sama menyuap hakim dan panitera PTUN Medan sebesar USD27 ribu dan SGD5 ribu. Fulus diberikan dengan maksud mempengaruhi putusan atas permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Gugatan ini berkaitan dengan penyelidikan  dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial, Bantuan Daerah Bawahan, Bantuan Operasional Sekolah, tunggakan Dana Bagi Hasil dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD. Kasus ini disebut-sebut menyeret pejabat di Pemerintahan Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, Kaligis diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.


(MBM)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

2 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA