BUMN Kuat Masih Dicari untuk Miliki Saham Freeport

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 22 Sep 2015 17:49 WIB
freeport
BUMN Kuat Masih Dicari untuk Miliki Saham Freeport
Menteri BUMN Rini Soemarno (MI/SUSANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus melakukan analisa mengenai BUMN mana yang memiliki potensi untuk mengambil saham PT Freeport Indonesia.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku dirinya bersama kementerian terkait sedang membahas dan menganalisa BUMN mana yang kuat untuk mengambil saham perusahaan asal Amerika Serikat itu. Hal ini penting dilakukan agar BUMN yang mengambil saham Freeport memang sesuai dengan keinginan pemerintah.

"Tapi, memang kita sedang menganalisa BUMN mana yang secara balance sheet kuat untuk mengambil itu," kata Rini, usai menghadiri CFO BUMN, di Kantor Pusat Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Rini menjelaskan, perusahaan yang dipimpin oleh Maroef Sjamsuddin ini memang akan melepas sahamnya kepada BUMN sebesar 9,36 persen. Namun, dirinya dan kementerian terkait tetap berharap bila ada kemungkinan dari Freeport untuk menaikkan besaran saham untuk dimiliki BUMN.

"Kami sedang melihat karena pada dasarnya BUMN itu memiliki 9,36 persen. Kami harapkan kalau ada kemungkinan untuk menaikan, nanti kita akan menaikan kepemilikan BUMN," jelas dia. Sebelumnya, Menteri BUMN Rini mengaku telah memberikan izin kepada dua perusahaan BUMN yakni PT Aneka Tambang dan PT Bukit Asam untuk mengambil saham Freeport.

Sementara itu, pada Selasa, 23 Juni, Direktur Utama Freeport Indonesia Maroef Syamsudin menyatakan akan mendivestasikan sahamnya sebesar 20 persen pada Oktober. Kemudian secara bertahap akan diperbesar lagi menjadi 30 persen pada 2019.

"Oktober nanti. Bertahap mencapai 20 persen dulu, kemudian 2019 baru 30 persen," kata Maroef.

Sekadar informasi, sebesar 9,36 persen saham Freeport sudah dimiliki pemerintah. Sementara 90,64 persen saham lainnya dikuasai pemegang asing yakni Freeport McMorab. Sesuai PP Nomor 77 Tahun 2014, paling lambat sampai 14 Oktober 2015, Freeport sudah harus mendivestasikan sahamnya sebesar 10,64 persen. 



(ABD)

Novanto tak Bisa Gunakan Hak Imunitas DPR

Novanto tak Bisa Gunakan Hak Imunitas DPR

2 hours Ago

Kasus hukum yang menjerat Novanto adalah pidana dan di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) an…

BERITA LAINNYA