Pemda Diminta Beri Perhatian Lebih ke BPSK

Gervin Nathaniel Purba    •    Selasa, 22 Sep 2015 18:00 WIB
konsumen
Pemda Diminta Beri Perhatian Lebih ke BPSK
Ilustrasi sidak karena Disperindag Kota Depok belum memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). FOTO: MI/BARY FATHAHILAH

Metrotvnews.com, Jakarta: Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) David M.L Tobing mengapresiasi terbitnya Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2015 (Perma 2/2015) yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa konsumen.

Menurutnya, dengan adanya Perma 2/2015 atau dikenal dengan istilah small claim court dapat membantu penyelesaian sengketa konsumen di daerah. Hal ini lantaran masih terbatasnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap daerah.

"Diharapkan BPSK dapat lebih mendapatkan perhatian oleh pemerintah khususnya dari pemerintah daerah (pemda)," ujar David, dalam diskusi dengan tema 'Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Pasca Terbitnya Perma 2/2015', di Kantor Pusat Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2015).

Adapun alasan mengapa pemerintah harus lebih memperhatikan BPSK adalah karena hal ini sudah tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 49 ayat 1 yang berbunyi pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah kabupaten/kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

"BPSK di samping mendapatkan perhatian dari segi anggaran, diharapkan juga mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusianya," jelas David.

Pada kesempatan itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Kemendag Ganef Judiwati mengatakan, sampai 2015 telah ada 171 pembentukan BPSK dan hanya 87 BPSK yang sudah memiliki sekretariat dan anggota. 

Lalu BPSK tersebut telah diberikan pembinaan dari 2009 sampai 2014 kepada BPSK seperti Bimtek SDM bagi anggota BPSK, Bimtek kepaiteraan bagi sekretariat BPSK dan Bimtek Mediator.


(ABD)