Konsumen Mudah Selesaikan Perkara via Peraturan MA

Gervin Nathaniel Purba    •    Selasa, 22 Sep 2015 18:30 WIB
konsumen
Konsumen Mudah Selesaikan Perkara via Peraturan MA
Ilustrasi ruang sidang. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung (MA) Syamsul Ma'arif mengatakan dengan terbitnya Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2015 (Perma 2/2015) diharapkan dapat mempermudah masyarakat menyelesaikan perkara kecil. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan keadilan dalam waktu yang cepat.

Menurutnya Perma 2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh MA yang dikenal dengan istilah small claim court, adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

"Intinya, perkara gugatan di bawah Rp200 juta, putusan paling lama 25 hari. Kalau keberatan tidak perlu lagi ke pengadilan tinggi," ujar Syamsul Ma'arif saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2015).

Agar persidangan terhadap gugatan perdata berjalan dengan waktu yang cepat, Syamsul menyebuktan, ada beberapa syarat. Untuk syarat pertama, gugatan tidak lebih dari Rp200 juta.

"Kedua pembuktiannya sederhana, dinilai ekonomi gugatan maksimal Rp200 juta, pembukitan sederhana penggugat satu orang tergugat satu orang, berada dalam satu wilayah pengadilan negeri sama. Prinsipal hadir sendiri meskipun bawa kuasa tapi prinsipal hadir sendiri dalam sidang," kata Syamsul Ma'arif.

Dirinya menambahkan dengan Perma ini, konsumen dapat menggunakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai alternatif menyelesaikan sengketanya. Bahkan, konsumen dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi.

"Dengan Perma ini, ketika mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri, Konsumen boleh menggunakan pemeriksaan dengan prosedur sederhana jadi cepat," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Konsumen Kemendag Ganef Judiwati mengatakan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyebutkan BPSK menjalankan tugas pemerintah dalam mengupayakan konsumen bagaimana untuk memperoleh akses dalam menyelesaikan sengketa dengan mudah, murah, dan sederhana.


(AHL)