Jero Didakwa Memeras Bawahan di Kementerian ESDM Lebih Rp10 Miliar

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 22 Sep 2015 19:26 WIB
kasus korupsi
Jero Didakwa Memeras Bawahan di Kementerian ESDM Lebih Rp10 Miliar
Mantan Menteri ESDM Jero Wacik menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (22/9). Foto:Antara/Sigid Kurniawan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik didakwa telah memeras bawahan di Kementerian ESDM. Uang yang diterima Jero ditaksir hingga Rp10,3 miliar.

"Bahwa terdakwa Jero Wacik dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi suatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu memenuhi keperluan pribadi terdakwa sejumlah Rp10.381.943.075," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2015).

Awalnya, Jero meminta agar Dana Operasional Menteri (DOM) di Kementerian ESDM yang hanya Rp1.440.000.000 dinaikin menjadi Rp3.600.000.000 seperti di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tempat dia menjabat sebelumnya. Dia memerintahkan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno belajar kepada Sekjen Kemenbudpar I Ketut Wiryadinata.

Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisnohadi kemudian menemukan besarnya DOM di Kemenbudpar menjadi temuan di Badan Pemeriksa Keuangan. Didi memberitahukan hal itu kepada Waryono. Waryono kemudian melaporkan kepada Jero.

Namun, Jero tetap meminta Waryono dan Didi agar menyediakan biaya operasional di Kementerian ESDM seperti yang diterima di Kemenbudpar. Menindaklanjuti permintaan Jero, Waryono kemudian mengumpulkan kepala biro dan kepala pusat di lingkungan Setjen Kementerian ESDM.

"Maka masing-masing kepala biro dan kepala pusat tersebut mengumpulkan dana yang berasal dari kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperoleh antara lain dengan cara membuat pertanggung jawaban fiktif atas kegiatan pengadaan dan melakukan pemotongan atas pencairan dana yang diajukan rekanan yang melaksanakan pekerjaan di lingkungan Setjen Kementerian ESDM, kemudian hasilnya digunakan untuk memenuhi permintaan uang terdakwa," jelas Jaksa.

Jero, kata Jaksa, meminta uang tersebut dalam beberapa kesempatan, baik secara langsung ke Waryono atau melalui I Ketut Wiryadinata selaku staf khusus menteri. Ajudan Jero, Ade Pranjaya dan Jemmy Alexander, juga beberapa kali meneruskan permintaan Jero kepada Kelapa Biro Umum Arief Indarto, Kepala Biro Keuangan Didi Dwi, dan Kepala Bidang P3BMN Sri Utami.

Pada 3 November 2011-20 April 2012, Jero menerima uang melalui I Ketut Wiryadinata menerima Rp760.000.000. Uang itu merupakan permintaan Jero yang disampaikan langsung ke Waryono Karno. Waryono kemudian memintanya kepada Didi Dwi dan Sri Utami.

Pada 12 Januari 2012, Jero sempat meminta Rp2 miliar ke Waryono. Uang itu akhirnya dipenuhi dengan uang dari pengumpulan balas jasa dari rekanan penyedia jasa konsultasi di Biro Perencanaan ESDM.

Dari 16 Mei 2012-22 Februari 2013, Jero menerima uang sebesar Rp2.600.000.000. Uang itu dipenuhi dengan meminjam dari calon rekanan penyedia barang/jasa yang akan diganti ketika anggaran cair.

Jaksa juga mengungkapkan, Jero pernah meminta Rp1.911.943.075 untuk sejumlah acaranya pada Maret 2012 hingga 24 April 2013. Selan itu, dia juga meminta dana Rp2.500.000.000 pada awal 2012 untuk biaya pencitraan di media cetak Indopos.

Jero juga meminta uang untuk bantuan kegiatan operasional Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa sebesar Rp 610.000.000 antara September 2011 hingga 10 Agustus 2013. Uang itu bersumber dari dana kickback rekanan jasa konsultasi Kementerian ESDM.

Dari 2011 hingga 2013, Jaksa mencatat Jero menerima RpRp10.381.943.075. Atas perbuatan itu, Jero dijerat Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.


(DRI)