Lanjutkan Bisnis Air Minum Kemasan, Swasta Wajib Gandeng BUMN/BUMD

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 23 Sep 2015 08:23 WIB
air minum
Lanjutkan Bisnis Air Minum Kemasan, Swasta Wajib Gandeng BUMN/BUMD
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah kembali merampungkan 12 peraturan dalam deregulasi kebijakan yang terdiri dari 11 rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan satu Rancangan Peraturan Presiden (Perpres).

Dua dari RPP di antaranya yakni terkait Sumber Daya Air dan Sistem Penyediaan Air Minum. Hal ini merespons ketiadaan Undang-Undang SDA Nomor 7 Tahun 2004 yang dihapuskan keberadaannya oleh Mahkamah Konstitusi karena beleid di dalam UU tersebut dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan UUD 1945.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Luky Eko Wuryanto menjelaskan, dalam aturannya nanti pihak swasta yang selama ini menguasai pengelolaan dan penyediaan air minum khususnya air minum dalam kemasan (AMDM), tidak boleh berjalan sendiri. Perusahaan swasta tersebut harus menggandeng BUMN atau BUMD.

"Dalam pengusahaan air minum enggak mungkin berdiri sendiri, dia harus kerja sama dengan Pemda, ada keterlibatan dengan BUMN/BUMD," kata Luky di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2015) malam.

Kerja sama tersebut bisa saja berupa kepemilikan saham BUMN/BUMN dengan porsi yang kecil. Namun artiinya Pemerintah ikut mengontrol dan hadir lewat wakilnya BUMN/BUMD.

"Artinya apakah dalam kerjasama itu ada saham kecil. Namun surat izin pengelolaan air itu harus melekat di BUMN/BUMD," terang dia.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Basuki Hadimuljono mengatakan dengan dilibatkannya BUMN/BUMD, artinya negara menjalankan fungsinya sesuai bunyi Pasal 33 UUD 1945.

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh. Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," jelas dia.


(AHL)