Kasus Setya-Trump Harus Terang Diungkap ke Publik

Surya Perkasa    •    Rabu, 23 Sep 2015 12:33 WIB
donald trump
Kasus Setya-Trump Harus Terang Diungkap ke Publik
Agus Hermanto--Metrotvnews.com/Hardiat Dani Satria

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pengusutan kasus dugaan pelanggaran Kode Etik Setya Novanto, Fadli Zon dan delegasi ke Amerika Serikat dirahasiakan. Namun Wakil Ketua DPR Agus Hermanto justru menilai pengusutan kasus ini harus dibuka secara transparan.

"Diselesaikan transparan. Itu yang kita perlukan," tegas Agus di Kompleks Parlemen Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2015).

Menurut dia, kasus ini perlu dibuka karena publik berhak tahu. Walaupun sidang-sidang tertentu bisa saja berjalan tertutup, hasil pengusutan harus dibuka karena perjalan Setya cs ke AS menggunakan uang rakyat. Apalagi pertemuan Setya-Trump di sela kunjungan mendapat perhatian tersendiri. "Publik akan beri kontrol dan penilaian," paparnya.

Dia tidak ingin menyebut Fahri berusaha mengintervensi MKD yang diberikan kewenangan dan independensi. MKD yang berasal dari Dewan berhak proses siapa saja selama dia masih menjadi anggota Dewan. "Memang ada koridor dijaga. Tapi, MKD bisa proses siapa saja," ucapnya.

Beredar surat dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Surat tersebut berisi himbauan supaya merahasiakan pengusutan kasus kunjungan pimpinan Dewan ke Amerika Serikat.

Kasus yang menyandung Setya Novanto dan Fadli Zon ini dinilai Fahri tidak boleh diungkap karena masih diproses.

"Sesuai dengan tata cara pemeriksaan pelanggaran Kode Etik yang mengharuskan MKD dan pendukungnya untuk menjaga kerahasiaan proses pemeriksaan," begitu sebagian isi surat yang diduga ditandatangani Fahri, Rabu (23/9/2015).

Proses pemeriksaan dan pengusutan kasus pelanggaran kode etik harus dirahasiakan. Sebab, ada aturan yang mengatur hal itu, yakni Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD menjadi dasar argumentasi Fahri.

Surat ini dilayangkan Fahri pada 17 September 2015 dengan nomor surat PW/13895/DPR RI/IX/2015. Fahri juga menyoroti kisruh Sekretaris Jenderal DPR yang enggan datang dalam pemeriksaan MKD.


(YDH)