Sebulan Patroli, Bakamla Periksa 280 Kapal Mencurigakan

Wandi Yusuf    •    Rabu, 23 Sep 2015 22:21 WIB
keamanan laut
Sebulan Patroli, Bakamla Periksa 280 Kapal Mencurigakan
Kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan menyaksikan kapal nelayan asing pelaku ilegal fishing ditenggelamkan di perairan Belawan Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/5). Foto: Antara/Septianda Perdana

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyelenggarakan patroli keamanan dan keselamatan laut di wilayah yurisdiksi Indonesia dengan melibatkan 24 unsur laut dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah periode pertengahan Agustus hingga September 2015.

Unsur pendukung patroli keamanan dan keselamatan laut Bakamla berasal dari TNI AL sebanyak 12 unsur, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan empat unsur, Polri dua unsur, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan satu unsur, pemerintah daerah Sambas satu unsur, dan dari Bakamla empat unsur.

Patroli keamanan dan keselamatan laut dipimpin langsung masing-masing kepala kantor Keamanan Laut Zona Maritim. Untuk wilayah barat dipimpin Kepala kantor Keamanan Laut Zona Maritim Wilayah Barat, Laksamana Pertama Maritim U.K. Agung, dengan area pengamanan di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I, yakni Laut Tiongkok Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, wilayah perairan Selat Malaka, perairan barat Sumatra, perairan utara dan selatan Jawa, perairan Batam, dan perairan Bangka Belitung.

Patroli keamanan dan keselamatan laut wilayah tengah dipimpin Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim wilayah Tengah, Laksamana Pertama Maritim Anang Syarif Hidayat, dengan area pengamanan ALKI II yang meliputi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok.

Patroli keamanan dan keselamatan laut wilayah timur dipimpin Kepala kantor Keamanan Laut Zona Maritim Wilayah Timur Laksamana Pertama Maritim Vetty Viona Salakay dengan area pengamanan di ALKI III yang meliputi Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu, serta perairan Maluku dan Papua Barat.

"Pengamanan ALKI menjadi prioritas Bakamla karena digunakan untuk pelayaran dan penerbangan dunia, baik kapal atau pesawat udara," kata Humas Bakamla, Waryoto, dalam siaran pers yang diterima, Rabu (23/9/2015)

Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara terus menerus, langsung, dan cepat serta tidak terhalang perairan dan ruang udara teritorial Indonesia.

"ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, semua kapal dan pesawat udara asing yang akan melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI," kata dia.

Gelar patroli keamanan dan keselamatan laut ini didukung komunikasi bersandi yang dikelola personel Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dengan jaringan GSM (global system mobile), pesan elektronik (email), dan radio HF (high frequency) berbasis early warning system (EWS).

Patroli laut yang berlangsung satu bulan tersebut didukung tiga personel penyidik Polri, dua personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Kelautan dan Perikanan, satu PPNS Ditjen Bea dan Cukai, satu PPNS Ditjen Imigrasi, dua PPNS Ditjen Perhubungan Laut, dan satu PPNS kementerian.

Dalam patroli itu, Bakamla telah menghentikan dan memeriksa sejumlah 280 kapal besar dan kecil dari berbagai jenis. Bakamla juga menegur tujuh dan memproses hukum satu kapal ikan di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tahuna. "Satu kapal ikan yang diproses hukum dijerat dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan karena berpotensi kerugian negara," kata Waryoto.


(UWA)