Ahok Siap Berdebat dengan Menteri Susi

Intan fauzi    •    Jumat, 25 Sep 2015 18:52 WIB
reklamasi
Ahok Siap Berdebat dengan Menteri Susi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)--MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap berdebat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hal tersebut terkait dengan wacana soal reklamasi pantai utara Jakarta.

"Ya saya kira kita bisa berdebat sih, konsep yang perlu Anda tahu, dunia ini bukan akuarium," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (25/9/2015).

Ahok menjelaskan, jika persepsi Susi bahwa dunia ini seperti akuarium benar, airnya bisa meluap ketika reklamasi. Jakarta bisa saja menyalahkan negara-negara dan kota-kota yang melakukan reklamasi, seperti Singapura, Filipina, Dubai, Sulawesi, dan Balikpapan. Karena reklamasi, Jakarta terkena banjir.

"Kalau gara-gara diuruk, kita mesti gugat Singapura. Mungkin Jakarta banjir karena Singapura dan Filipina reklamasi, termasuk Sulawesi, Balikpapan, Sanghai, Dubai, mereka reklamasi. Kalau mikirnya seperti akuarium, mereka reklamasi naik," papar Ahok.

Namun Ahok membeberkan, dunia ini memiliki sistem gravitasi sehingga air tidak akan meluap karena reklamasi. "Tapi dunia ini menggantung dengan sistem gravitasi. Jumlah air dunia ini sama. Cuma berubah bentuk saja karena pemanasan global. Jadi bukan karena satu tempat diuruk," tegas Ahok.

Sebelumnya, Ahok berambisi menjalankan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timur itu mempunyai dalil lain. Proyek tersebut sudah digagas pada masa pemerintahan mantan Presiden Soeharto dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Tahun 1995.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Ahok mematuhi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Reklamasi. Reklamasi pulau buatan harus mendapat izin langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sementara Ahok mengungkapkan, proyek reklamasi yang sudah mengantongi izin Keppres tidak perlu izin KKP. Menurutnya, izin yang telah dikeluarkan terlebih dahulu secara otomatis menggugurkan undang-undang yang baru.
 
Suami Veronica Tan itu membantah dirinya memihak salah satu perusahaan pengembang properti di proyek reklamasi 17 pulau. Ahok mengklaim proyek itu untuk membebaskan Jakarta dari banjir. Saat ini reklamasi beberapa pulau sudah berjalan. Dari 17 pulau, sembilan pulau diantaranya milik Pemprov DKI.


(YDH)