Menlu: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan Harus terlaksana

Fajar Nugraha    •    Jumat, 25 Sep 2015 20:05 WIB
sidang majelis umum pbb 2015
Menlu: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan Harus terlaksana
Menlu Retno Marsudi di pertemuan G77 (Foto: Dok. Kemlu)

Metrotvnews.com, New York: Menlu Retno Marsudi meminta Kelompok G77 dan Tiongkok memastikan terlaksananya Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan secara penuh.

Hal itu disampaikan Menlu di hadapan 134 menteri luar negeri G77 pada pertemuan tahunan yang berlangsung di New York yang dipimpin oleh Menlu Afrika Selatan.

“Upaya realisasi dan implementasi Agenda 2030 membutuhkan komitmen yang kuat dari setiap negara dengan tetap mempertimbangkan prinsip perbedaan kapasitas, tingkat dan prioritas pembangunan tiap-tiap negara” tegas Menlu Retno, dalam keterangan tertulis Kemenlu RI, yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (25/9/2015).

Dalam pernyataannya Menlu RI juga menekankan pentingnya kelompok G77 untuk terus mendorong terbentuknya sistem pemerintahan global (global governance) yang lebih mengakomodasi suara dan keterwakilan negara berkembang, khususnya dalam proses pengambilan keputusan pada organisasi keuangan internasional.

Selain itu, Menlu RI juga mengingatkan agar kelompok G77 memanfaatkan solidaritas dan komitmen negara anggotanya untuk mendorong kemajuan pada berbagai perundingan global yang berlangsung, seperti perundingan perubahan iklim.

"Kelompok G77 harus menggunakan kekuatannya untuk memajukan kepentingan negara berkembang dalam perundingan United Nations Convention on Climate Change (UNFCC) di Paris pada akhir November 2015” tutur Menlu Retno.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang akan disahkan para kepala negara/pemerintahan dunia pada KTT Pengesahan Agenda Pembangunan Pasca 2015 di Markas Besar PBB, New York, 25-27 September 2015, merupakan dokumen penting yang akan memandu upaya pembangunan global untuk 15 tahun mendatang. Upaya memerangi kemiskinan menjadi tujuan utama agenda tersebut.

Salah satu komitmen konkret dan terpenting dalam agenda global tersebut adalah pembentukan suatu mekanisme fasilitasi untuk pembangunan kapasitas, bantuan teknik, serta alih teknologi bagi negara-negara berkembang.

G77 merupakan kelompok yang terdiri dari 134 negara sekaligus merupakan kelompok perunding terbesar yang memperjuangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara berkembang di forum PBB. Kekuatan G77 salah satunya adalah kesatuan dan solidaritas. Tahun 1998, Indonesia pernah memimpin kelompok yang dibentuk pada 1964 ini.

Pertemuan ke-39 Menteri Luar Negeri G77 di New York telah menghasilkan Ministerial Declaration yang akan menjadi dasar posisi Kelompok tersebut dalam menghadapi negosiasi di berbagai forum ekonomi dan pembangunan PBB dalam kurun waktu setahun ke depan. Thailand akan memimpin G77 pada 2016.


(FJR)