Menkeu Sosialisasi Dana Desa Secara Maraton di Bali

   •    Sabtu, 26 Sep 2015 09:54 WIB
dana desa
Menkeu Sosialisasi Dana Desa Secara Maraton di Bali
Menkeu Bambang Brodjonegoro. (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)

Metrotvnews.com, Tabanan: Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Soemantri Brodjonegoro melakukan sosialisasi dana desa secara maraton ke kabupaten/kota di Bali, termasuk ke Kabupaten Tabanan yang melibatkan seluruh kepala desa dan kelurahan di daerah itu pada Jumat 25 September.

Kegiatan yang juga melibatkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada itu  sebagai tindak lanjut dari UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya terkait dengan  dana desa.

Bambang mengatakan, penyaluran dana desa hingga saat ini belum maksimal, antara lain akibat belum siapnya desa membuat program yang dituangkan ke dalam APBDes.

"Karena tahun anggaran sekarang ini tinggal berapa bulan lagi, kami di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi membuat surat keputusan bersama (SKB)," ujarnya, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (26/9/2015).

Intinya, sambung dia, dalam surat itu diputuskan bahwa bupati dan wali kota paling tidak membantu dan membimbing desa menyusun APBDes serta menyusun rencana pembangunan  jangka menengah desa dan rencana kerja tahunan desa.

"Kemudian segera menetapkan Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa. Kepala desa (perbekel) juga diharapkan segera menyusun dan menetapkan APBDes dan menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes semester satu dengan contoh yang sederhana seperti yang terlampir dalam SKB tersebut," jelas Bambang.

Dia menjelaskan, dana desa itu menyangkut keuangan negara, kepala desa atau perbekel harus memiliki dan memikul tanggung jawab.

"Kami tidak ingin membuat segala sesuatunya menjadi rumit sehingga tidak bisa dijalankan. Demi melancarkan  pencairan dana desa, SKB tiga menteri itu dibuat, sehingga prosesnya menjadi lebih  sederhana. Kalau membuat APBDes seperti APBD kabupaten tentu akan sulit karena kewenangan dan cakupannya berbeda. Karena itu di dalam SKB kami membuat standar," ungkapnya.


(AHL)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA