DPR Perlu Revisi UU MD3

Nur Aivanni    •    Sabtu, 26 Sep 2015 11:49 WIB
uji materi uu
<i>DPR Perlu Revisi UU MD3</i>
Ronald Rofiandi---Anr/Widodo Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Ronald Rofiandri meminta Dewan Perwakilan Rakyat menjawab putusan Mahkamah Konstitusi terkait izin pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR melalui presiden. Jawaban putusan MK harus ditindaklanjuti melalui revisi UU MD3.

Sebelum putusan MK tersebut keluar, pemanggilan anggota DPR harus melalui izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kini, MK membatalkan ketentuan tersebut karena dianggap akan terjadi konflik kepentingan.

Namun, kata Ronald, putusan MK malah menghidupkan kembali esensi pengaturan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 atau UU MD3 yang lama.

"Saat itu, sempat ada kekhawatiran adanya proses yang lama karena butuh izin Presiden. Lantas, UU No 27 Tahun 2009 diganti dengan UU 17 Tahun 2014, termasuk ketentuan Pasal 220, mengganti posisi (syarat persetujuan tertulis dari Presiden) ke MKD," tuturnya, Sabtu (26/9/2015).

Jika MK berpatokan atau mengkhawatirkan posisi MKD yang rentan konflik kepentingan, kata dia, seharusnya bukan memaknai dan menghadirkan posisi Presiden (menggantikan MKD) sebagai pihak yang memberikan persetujuan. Namun, cukup membatalkan ketentuan Pasal 245.

"Dengan demikian, MKD tidak punya kewenangan memberikan persetujuan tertulis. PR berikutnya bagi DPR adalah terkait pendapat atau pertimbangan hakim MK tentang konflik kepentingan yang seharusnya dijawab melalui revisi UU MD3," tegasnya.

Sebelumnya, MK memutuskan penegak hukum harus mendapatkan izin presiden jika ingin memeriksa anggota DPR, MPR, dan DPD. Hakim Konstitusi menyatakan frasa persetujuan tertulis pada Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai persetujuan presiden.

"Pasal 245 ayat 1, selengkapnya menjadi pemanggilan dan permintaan keterangan tertulis untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden," kata Hakim Ketua Arief ‎Hidayat saat membacakan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 22 September.

(Baca: MK: Pemeriksaan Anggota DPR, MPR, DPD Harus Izin Presiden)


(TII)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA