Adian Napitupulu Protes Aturan Nonpribumi Dilarang Punya Tanah di Yogyakarta

Ahmad Mustaqim    •    Sabtu, 26 Sep 2015 16:05 WIB
pertanahan
Adian Napitupulu Protes Aturan Nonpribumi Dilarang Punya Tanah di Yogyakarta
Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu (kiri). Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu, meminta pemerintah Yogyakarta mencabut aturan yang diskriminatif. Aturan tersebut, yakni surat keputusan bernomor K.898/I/A/1975 yang diteken Wakil Kepala Daerah DIY waktu itu, Paku Alam VIII, tertanggal 5 Maret 1975, yang melarang WNI nonpribumi memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta.

"Peraturannya harus diubah, nggak bener itu. Semua warga negara Indonesia, mau berasal dari mana kek, selama dia WNI punya hak yang sama," kata Adian di sela menghadiri diskusi peringatan Hari Tani di Fakultas Hukum, UGM Yogyakarta, Sabtu (26/9/2015).

Menurutnya, pemerintah tak boleh diskriminatif terhadap semua etnis karena seseorang dilahirkan tanpa bisa memilih menjadi keturunan apa. "Kecuali boleh kirim proposal ke Tuhan. Kalau boleh milih lahir sebagai orang Yunani dong, tinggi, besar, dan putih. Tiba-tiba Batak, tiba-tiba Cina, masak kita protes," ucapnya.

Menurut Adian, orang yang mempersoalkan etnis atau bertindak diskriminatif seperti sedang menggugat sang pencipta. "Siapa pun yang berlaku diskriminatif, bukan sedang menggugat etnis, tapi menggugat pencipta etnis itu," ucapnya.

Akibat aturan itu, Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granad) menyurati Komnas HAM serta Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional Perwakilan DIY malah menyatakan WNI nonpribumi maupun keturunan yang berdomisili di Yogyakarta tidak boleh memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta.


(UWA)