Komnas HAM Kritik Penerapan UU Pokok Agraria

Ahmad Mustaqim    •    Sabtu, 26 Sep 2015 18:02 WIB
pertanahan
Komnas HAM Kritik Penerapan UU Pokok Agraria
Ilustrasi. Foto: MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Komisioner Komnas HAM, Dianto Bahcriadi, mengkritik penerapan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang tak mengindahkan hak asasi manusia. Sebabnya, menilik di beberapa proyek pembangunan, petani lebih banyak dirugikan dengan mengatasnamakan kemajuan.

"Negara harusnya menjamin petani memiliki tanah minimal dua hektare. Tidak boleh lembaga atau badan hukum menguasai tanah berlebihan," kata Dianto dalam diskusi peringatan Hari Tani di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Sabtu (26/9/2015).

Ia mengungkapkan tanah semestinya tidak boleh menjadi milik komunitas tertentu. Pasalnya, ia melanjutkan, tanah memiliki fungsi sosial, yakni bisa membawa kemakmuran bersama.

"Tanah bisa diambil negara dengan alasan fasilitas umum dan infrastruktur. Padahal, di baliknya, yang menguasai korporasi. Hanya orang yang punya uang yang bisa memakai fasilitas," ujarnya.

Kendati begitu, ia mengakui jika UU Pokok Agraria 1960 merupakan produk hukum yang baik karena memuliakan masyarakat kecil. Aturan tersebut, ia melanjutkan, menganut prinsip tanah adalah untuk penggarapan.

"Bukan untuk orang-orang yang mau menguasai dan mengeruk keuntungan berlebih. Bukan untuk orang yang ongkang-ongkang kaki. Tapi tanah untuk penggarap," jelasnya.

Ia berharap pemerintah lebih tegas menerapkan UU tersebut. Menurutnya, penerapan aturan dengan baik akan bisa membawa kemakmuran bagi masyarakat.



(UWA)

Novanto tak Bisa Gunakan Hak Imunitas DPR

Novanto tak Bisa Gunakan Hak Imunitas DPR

2 hours Ago

Kasus hukum yang menjerat Novanto adalah pidana dan di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) an…

BERITA LAINNYA