Redam Kesalahan, RUU JPSK Harus Cepat Disahkan

Suci Sedya Utami    •    Senin, 28 Sep 2015 14:51 WIB
jpsk
Redam Kesalahan, RUU JPSK Harus Cepat Disahkan
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (batik biru) (MTVN/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) RI Bambang Brodjonegoro menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) harus segera diselesaikan dan harus secepatnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Menurutnya, hal itu perlu segera dilakukan karena pemerintah dan juga otoritas lembaga keuangan lainnya tidak ingin kesalahan pada saat terjadinya krisis 1998 dan 2008 terjadi lagi di tahun-tahun mendatang.

Ia menjelaskan, pada 1998 sistem keuangan nasional dilanda guncangan karena sistem perbankan kolaps akibat adanya 13 hingga 16 bank yang ditutup tanpa pemberitahuan sebelumnya. Meski dianggap baik karena menutup bank, namun karena tidak disiapkan dengan baik maka sistem pembayaran pun ikut mati.

"Di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) karena UU-nya tidak kuat maka banyak keragu-raguan dalam mengambil keputusan. Kemudian ada transaski mencurigakan karena ada aset yang dibeli lagi oleh pemilik lama oleh pihak ketiga," terang Bambang, dalam rapat kerja bersama DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2015).

Sedangkan pada krisis 2008, krisis keuangan yang terjadi mengakibatkan hantaman bagi Bank Century yang akhirnya membuat pemerintah dan otoritas terkait harus menyelamatkan bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara dengan cara menyuntikan modal.

"Memang ada pertanyaan apakah Bank Century merupakan bank yang berdampak sistemik tidak? Apa justifikasi bank itu diselamatkan? Kami tidak mau ulang kejadian di mana pimpinan termasuk Deputi Gubernur BI malah dianggap sebagai sebagai tindakan pidana ketika selamatkan bank itu," jelas dia.

Menurutnya, hal itu terjadi karena tidak adanya landasan hukum bagi pengambil kebijakan untuk menyelamatkan lembaga keuangan ketika krisis tengah terjadi. Jadi, semua keputusan yang diambil berdasarkan tindakan mendadak meskipun ada perppu.

"Kami tidak ingin krisis 1998 dan 2008 terulang. Di 2008, Bank Century ditetapkan sistemik ketika sudah hancur lalu diselamatkan. Di RUU JPSK ini penentuan bank sistemik dilakukan dalam kondisi normal, sebelum tanda-tanda adanya krisis," pungkas dia.


(ABD)