Terima Suap 15,450 Miliar, Fuad Amin Dituntut 15 Tahun Penjara

Renatha Swasty    •    Selasa, 29 Sep 2015 01:05 WIB
fuad amin imron
Terima Suap 15,450 Miliar, Fuad Amin Dituntut 15 Tahun Penjara
Ketua DPRD nonaktif Kabupaten Bangkalan, Fuad Amin Imron--Rommy Pujianto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron dituntut 15 tahun penjara denda Rp3 miliar subsider 11 bulan kurungan. Fuad dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan Fuad Amin Imron terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menuntut supaya menjatuhi hukuman 15 tahun penjara denda Rp3 miliar subsider 11 bulan kurungan," kata Jaksa pada KPK Pulung Rinandoro saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2015).

Ketua DPRD nonaktif Kabupaten Bangkalan itu dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dalam dakwaan pertama.

Jaksa Pulung mengatakan, dari kesaksian dalam persidangan diketahui Fuad telah menerima uang sejak 2009 hingga 1 Desember 2014. Pemberian uang lantaran Fuad telah mengarahkan perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT Media Karya Sentosa (PT MKS) dan PD Sumber Daya, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Codeco Energy co. limited terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, sehingga PT MKS mendapat pasokan gas dari PT Pertamina EP.

"Fuad Amin Imron menerima uang sejak 2009 hingga 1 Desember 2014 yang diterima rutin tiap bulan atau temporer yang seluruhnya berjumlah Rp15,450 miliar. Penerimaan uang ke Fuad Amin terus berlanjut meskipun tidak lagi menjabat Bupati Bangkalan dan sudah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Maka unsur menerima hadiah telah terbukti dan meyakinkan," beber Jaksa Pulung.

Fuad juga dinilai terbukti melanggar Pasal Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kedua.

Dia dinilai telah menempatkan, mentransfer, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk uang yang diterima saat menjadi Bupati dan Ketua DPRD dalam kurun waktu Oktober 2010-2014 sejumlah Rp197,224,290,864. Jaksa Pulung membeberkan uang tersebut diterima dari PT MKS dan penerimaan dari SKPD sejumlah 10 persen.

"Terhadap uang itu terdakwa telah menempatkan uang pada rekening bank atas nama kerabat dan kolega, deposito, reksa dana, membeli polis asuransi, membeli mobil, tanah dan bangunan. Berdasarkan fakta hukum, dapat disimpulkan selama menjabat Bupati Bangkalan dan Ketua DPRD Kabputen Bangkalan telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang," ujar Jaksa Pulung.

Fuad juga dinilai bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang junto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Dalam dakwaan ketiga

Jaksa Pulung mengatakan Fuad mengetahui dan menyadari uang sejumlah Rp15,450 miliar yang dierima dari PT MKS adalah balas jasa karena mengarahkan perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT Media Karya Sentosa (PT MKS) dan PD Sumber Daya, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Codeco Energy co. limited terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, sehingga PT MKS mendapat pasokan gas dari PT Pertamina EP.

Terkait pemberian uang itu, Fuad dinilai telah dengan sengaja menempatkan uang dalam 26 rekening bank dengan saldo akhir Rp949 juta dan USD234 ribu serta pada enam rekening deposito dengan jumlah Rp10,37 miliar, membelanjakan 15 polis asuransi atas nama orang lain sejumlah Rp6,9 miliar, membelanjakan lima kendaraan bermotor atas nama orang lain senilai Rp2,2 miliar dan 43 tanah dan bangunan atas nama terdakwa dan org lain dengan total Rp41,2 miliar.

"Untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan, terdakwa sengaja menempatkan dana di rekening atas nama terdakwa, keluarga, atau pihak lain, menggunakan pihak lain untuk menerima dana lalu dikumpulkan ke rekening terdakwa. Maka, tahap-tahap Tindak Pidana Pencucian Uang terpenuhi," jelas Jaksa Pulung.

Adapun, Fuad diberatkan karena perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, dan memberikan keterangan berbelit dalam persidangan. Sementara ia diringankan karena belum pernah dihukum, sudah berusia lanjut dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Terkait tuntutan Jaksa pada KPK, Fuad akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. "Selain menyerahlan ke penasehat hukum, saya akan mengajukan pembelaan diri," ujar Fuad.


(AZF)