Paket Kebijakan, Kemenperin Belum Sepenuhnya Selesaikan Deregulasi

Husen Miftahudin    •    Selasa, 29 Sep 2015 15:48 WIB
paket kebijakan ekonomideregulasi
Paket Kebijakan, Kemenperin Belum Sepenuhnya Selesaikan Deregulasi
Menteri Perindustrian Saleh Husin (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama yang diumumkan pada 9 September lalu guna mendorong perekonomian nasional di tengah pelambatan. Sebanyak 134 peraturan yang menghambat dideregulasi guna mempercepat perizinan untuk mendorong investasi yang masuk ke Indonesia.

Namun sayangnya, tidak semua kementerian mampu memfinalisasi tepat waktu aturan-aturan yang menghambat tersebut, salah satunya Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menteri Perindustrian (Menperin), Saleh Husin mengaku, sebanyak 15 deregulasi yang dilakukan Kemenperin saat ini belum semuanya terselesaikan.

Menurut dia, menyederhanakan peraturan membutuhkan waktu bagi Kemenperin. Harmonisasi dengan lembaga dan kementerian sangat diperlukan agar aturan yang dideregulasi tersebut tidak mengalami tumpang tindih.

"Kita kan 15 totalnya, ada 14 Permen (Peraturan Menteri) dan satu PP (Peraturan Pemerintah) yang sudah dan harusnya hari ini dilakukan harmonisasi antara dengan lintas-lintas kementerian. Tapi baru sebagian dan ada yang belum semuanya," ujar Saleh ditemui, di Kantor Kemenperin, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2015).

"Nah ini yang difinalisasi. Kemarin kan masih butuh waktu. Jadi jangan sampai kita terburu-buru tapi akhirnya malah masih jadi tumpang tindih dengan kementerian lainnya," sambung dia.

Padahal sebenarnya, dunia usaha dan industri meminta pemerintah cepat melakukan deregulasi tersebut. Karena jika tidak, justru akan menghambat produktifitas industri yang berdampak pada melemahnya produksi itu sendiri karena mengalami hambatan perizinan yang memakan waktu lama karena tumpang tindih.

Di satu sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap kedua. Jika demikian, maka tugas Kemenperin akan semakin berat karena aturan yang dideregulasi menjadi semakin menumpuk.

Meski begitu, Saleh meyakini jika deregulasi ini selesai tepat waktu. Hal ini menjadi dorongan bagi dunia industri yang berimplikasi pada kemudahan beraktifitas sehingga meningkatkan produksi.

"Intinya adalah bagaimana kita meringankan dan membuat dunia usaha itu menjadi lebih mudah untuk beraktifitas, sehingga kita harapkan produksinya bisa meningkat dan ekspornya bisa meningkat. Kita harus positif thinking dong, yakin," tutup Saleh.


(ABD)