Jaksa Minta Persidangan Jero Wacik Dilanjutkan

Renatha Swasty    •    Selasa, 29 Sep 2015 16:37 WIB
jero wacik
Jaksa Minta Persidangan Jero Wacik Dilanjutkan
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (22/9/2015).--Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa Penuntut Umum pada KPK meminta Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan mantan Menteri ESDM Jero Wacik. Jaksa menilai keberatan yang diajukan Jero tak termasuk dalam lingkup keberatan.

"Terhadap materi keberatan terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan kesalahan administrasi yang dikriminalkan adalah tidak termasuk dalam lingkup keberatan," kata Jaksa Yadyn saat membacakan tanggapan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2015).

Yadyn menjelaskan, Jero tak bisa menyatakan, tindakan yang dilakukan dalam jabatan sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri ESDM merupakan tindakan administratif. Hal ini lantaran perbuatan yang dilakukannya merupakan kewenangan yang melekat pada dirinya yang telah menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi.

"Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Menteri ESDM periode 2011 sampai 2014 telah menerima hadiah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Sehingga yang dilakukan terdakwa Jero Wacik bukan perbuatan administratif melainkan perbuatan pidana," tegas Jaksa Yadyn.

Selanjutnya soal eksepsi yang meminta dakwaan dibatalkan lantaran Jaksa Penuntut Umum mencantumkan pasal-pasal baru dinilai harus dikesampingkan. Jaksa Yadyn menjelaskan, pencantuman Pasal baru dalam dakwaan telah melalui proses prapenuntutan.

Penggunaan Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 juncto UU nomor 20 tahun 2001 dan Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 dan Pasal 65 KUHAP jelas Yadyn adalah hasil penelitian dalam berkas perkara. Sehingga diperlukan penambahan pasal.

"Bahwa keseluruhan pencantuman pasal dalam surat dakwaan telah tertuang dalam berkas perkara penyidikan atas nama tersangka Jero Wacik," jelas dia.

Terkait tanggapan atas eksepsi yang diajukan Jero dan kuasa hukumnya, Jaksa meminta Majelis menolak seluruh keberatan yang diajukan. Jaksa meminta persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi.

"Penuntut Umum memohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sela dengan menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh terdakwa," kata Jaksa Yadyn.

Jero Wacik didakwa telah memeras bawahan di Kementerian ESDM. Uang yang diterima Jero ditaksir hingga Rp10,3 miliar.

"Bahwa terdakwa Jero Wacik dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi suatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu memenuhi keperluan pribadi terdakwa sejumlah Rp10.381.943.075," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2015).

Awalnya, Jero meminta agar DOM di Kementerian ESDM yang hanya Rp1.440.000.000 dinaikin menjadi Rp3.600.000.000 seperti di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tempat dia menjabat sebelumnya. Dia memerintahkan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno belajar kepada Sekjen Kemenbudpar I Ketut Wiryadinata.


(MBM)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

4 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA