Digitalisasi Media Televisi Terbentur Aturan

Surya Perkasa    •    Selasa, 29 Sep 2015 19:04 WIB
televisi digital
Digitalisasi Media Televisi Terbentur Aturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Foto: MI/Panca Syurkani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Migrasi media massa televisi ke jaringan digital tidak dapat dielakkan. Namun saat ini tidak adanya aturan menjadi salah satu dinding penghambat.

"Karena itu Kominfo ingin digitalisasi media ini dimasukkan ke dalam UU Penyiaran yang kini sedang dibahas Komisi I DPR," kata Menteri Kominfo Rudiantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Hingga kini, migrasi jaringan ke digital dan aturan seputar digitalisasi media televisi tidak diatur dalam perundang-undangan. Pemerintah sebelumnya yang hanya mengatur migrasi jaringan lewat peraturan menteri. Ini pun menjadi masalah tersendiri.

"Ada permasalahn hukum. Kominfo sedang dalam tuntutan di PTUN yang belum inkracht," kata dia.

Selain itu, pemerintah perlu mengatur beberapa yang aturan terkait migrasi jaringan televisi. Pertama, terkait dengan pemain media televisi.

"Harus dipikirkan bagaimana pemain yang ada sekarang tertampung, terutama yang sudah mendapatkan izin. Jangan sampai sudah mendapatkan izin tapi tiak tertampung. Agar adil," kata dia.

Hal kedua terkait dengan efesiensi frekuensi dan jaringan yang akan dipakai. Apakah pemerintah akan menggunakan single MUX (multiplexer) atau multi MUX. Ini akan mempengaruhi skema rencana strategi pertelevisian dan bentuk jaringan ke depan.

Yang ketiga terkait dengan digital dividen. Pemerintah harus memiliki aturan alokasi dan pembagian frekuensi dan kanal digital untuk pengembangan ke depan.

"Karena kita memikirkan teknologi ke depan. Misalnya penggunaan 4K (jaringan high definition) dan sebagainya. kita harus melihatnya 10 sampai 20 tahun ke depan," kata dia.



(ABE)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA