Rekonsiliasi harus Mengungkap Kebenaran

Rudy Polycarpus    •    Selasa, 29 Sep 2015 20:29 WIB
pelanggaran ham
Rekonsiliasi harus Mengungkap Kebenaran
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Feri Kusuma. Foto: Puspa Perwitasari/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu jenis solusi. Tanpa solusi komprehensif, upaya-upaya yang dilakukan hanya akan menyisakan persoalan.

"Rekonsiliasi yang ditawarkan pemerintah harus mengungkap proses pelanggaran HAM. Harus dicari penyebabnya, siapa pelakunya dan berapa korban. Agar bangsa kita tak berangkat dari pondasi yang simpang siur," kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma dalam diskusi yang digelar Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) di Jakarta, Senin (29/9/2015).

Feri mengatakan, rekonsiliasi bukan sekadar membebaskan orang dari hukum dan memberikan amnesti. Luka masa silam disembuhkan ketika kebenaran diungkap.

Menurut Feri, terkait dengan pelanggaran HAM berat masa lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) belum melakukan proses yudisial, seperti tindakan penyidikan. Padahal, pilihan penyelesaian dengan langkah non-yudisial harus mengacu pada produk akhir proses yudisial.

Jika hasil penyidikan kejaksaan tidak cukup bukti, bisa dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Kemudian, jika proses di peradilan pihak yang bertanggung jawab diketahui sudah meninggal sehingga tak bisa dimintai pertanggungjawabannya, atas nama negara Presiden akan mengambil prakarsa rekonsiliasi.

"Jadi kalaupun ada rekonsiliasi, harus ada pengadilan adhoc untuk mengungkap fakta sebenarnya. Tidak bisa pelakunya langsung diamnesti begitu saja," tegasnya. Feri juga meminta kejagung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM sejak 2002-2012 yang selama ini terbengkalai. "Sejak dulu alasan kejagung selalu politis."

Pada kesempatan yang sama, dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Getah Ester mengatakan, penyelesaian HAM masa lalu hanya dapat diselesaikan jika ada political will dari pemerintah. Selama ini, menurut Getah, penyelesaian kerap tersendat lantaran rendahnya komitmen pemerintah. Ia mengingatkan, yang terpenting dalam penuntasan kasus HAM adalah keadilan bagi korban, bukan atas motif politik tertentu.

Pemerintah memutuskan sebanyak enam kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu diselesaikan dengan pendekatan nonyudisial. Enam kasus itu adalah peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1985; Talangsari di Lampung (1989); penghilangan orang secara paksa 1997-1998; kerusuhan Mei 1998; serta peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Sementara, Koordinator Bidang Strategi GMHJ, Helena Primsa Ginting mendorong generasi muda untuk peduli terhadap persoalan HAM. Menurutnya, saat ini yang terjadi adalah sebaliknya, benih-benih kesadaran HAM kurang tertanam pada generasi muda.

Selama ini, ujar Helena, persoalan HAM hanya menjadi perhatian segelintir orang yang peduli. Padahal, masalah tersebut seharusnya ditangani bersama-sama oleh semua pihak. Padahal, kesadaran akan pentingnya HAM perlu ditingkatkan mengingat hal itu merupakan langkah awal merawat demokrasi. 


(KRI)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

4 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA