Siti Nurbaya Revisi 9 Peraturan Perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Desi Angriani    •    Rabu, 30 Sep 2015 01:43 WIB
kabinet kerja
Siti Nurbaya Revisi 9 Peraturan Perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Foto: Antara/Muhammad Adimaja.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan reformasi besar-besaran pascadiumumkannya paket kebijakan ekonomi tahap II. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, kebijakan tersebut mengharuskan kementeriannya merevisi setidaknya 9 peraturan.

"KLH sekarang ada 14 izin yang bisa kami press menjadi 6 izin. Dan itu akan melibatkan revisi terhadap 9 peraturan menteri kehutanan," ujar Siti dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Siti mencontohkan, revisi tersebut meliputi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi. Biasanya digunakan untuk tambang emas, bauksit, dan pertambangan lainnya.

“Sekarang menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau untuk eksplorasi harusnya tidak lama dan  menjadi 5 hari. Kalau untuk hutan produksi satu izin membutuhkan 12 hari,” ungkap dia.

Sementara itu, perizinan juga memerlukan rekomendasi dari pemerintah daerah. Sehingga, pihak KLH memberi tenggat waktu selama 4 hari dari sebelumnya memakan waktu selama dua tahun.

“Kalau tidak memberikan rekomendasi, kita ambil posisi. Jadi 12-15 hari, dari tadinya 2 tahu. Kenapa perlu waktu, karena kita harus cek lokasi dan batas, juga diskusikan kerangka acuan AMDAL. Begitu juga dengan rekomendasi kepala daerah, 4 hari,” beber dia.

Politikus Nasdem ini mengaku pihaknya juga telah melakukan perampingan perpanjangan izin, yakni izin pemanfaatan hutan hasil kayu dalam hutan produksi. Sedangkan, di bidang industri kehutanan, 2 izin dipangkas menjadi 1 izin.

“Tadinya ada 4 izin kini  dijadikan 1 izin, yaitu izin usaha pemanfaatan kayu. Izin pemanfaatan lingkungan di jasa konservasi akan diselesaikan dalam 12 hari,” pungkas dia.

Adapun 9 peraturan yang direvisi, yakni P/16/2014 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan. P/33/2010 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan. P/28/2014 perubahan ketiga atas peraturan Menhut nomor P/33/2010 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. P/9/2015 tentang tata cara pemberian, perluasan areal kerja dan perpanjangan iuphhk-ha-ht-re atau iuphhkhti. P/13/2015 tentang ijin usaha industri primer hasil hutan. P/48/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka marga satwa, taman nasional, yahura dan taman wisata alam. P/4/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menhut Nomor P/48/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. P/64/2013 tentang pemanfaatan air dan energi air. P/31/2012 tentang lembaga konservasi.



(DRI)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA