Pascaputusan MK, KPU Perintahkan KPUD Keluarkan SK Tahapan Pilkada

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 30 Sep 2015 08:49 WIB
pilkada serentak
Pascaputusan MK, KPU Perintahkan KPUD Keluarkan SK Tahapan Pilkada
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay--MI/Atet Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memerintahkan KPUD di tiga daerah untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) yang mengatur kembali tahapan pilkada serentak 2015. SK dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) soal calon tunggal.

"Kami akan minta KPU daerah untuk menetapkan perubahan jadwal tahapan melalui SK mereka masing-masing," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dalam pesan singkat, Rabu (30/9/2015).

KPU, kata Hadar, akan menyurati ketiga daerah yakni Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. KPU meminta ketiga daerah lekas menerbitkan SK tahapan Pilkada 2015.

Ketiga daerah itu sebelumnya sempat diputuskan untuk menunda pelaksanaan pilkada hingga 2017. Sebab, hanya memiliki satu pasangan calon hingga waktu pendaftaran ditutup.

"Surat (perintah ke KPUD) akan kami keluarkan besok," kata Hadar.

Sebelumnya, KPU memutuskan membuka kembali pendaftaran di tiga daerah, yang sempat diputuskan ditunda hingga 2017. Keputusan ini dilakukan sebagai langkah tindaklanjut dari putusan MK yang menerima gugatan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dalam gugatan tersebut, MK mengabulkan sebagian gugatan termohon. Salah satunya soal daerah yang hanya memiliki calon tunggal tetap dapat ikut dalam Pilkada serentak 2015. MK berpandangan, pemilihan kepala daerah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, dalam hal memilih dan dipilih. Jadi, harus ada jaminan Pilkada kudu terselenggara.

"MK mengabulkan permohonan pengujian UU Pilkada yang dimohonkan Effendi Gazali dan menyatakan Pasal 49 Ayat (9), Pasal 50 Ayat (9), UU Pilkada inkonstitusional bersyarat," kata Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan keputusan pada sidang pleno di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

MK beralasan, ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menyaratkan pemilihan kepala daerah harus diikuti lebih dari satu pasangan calon, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, berpotensi pilkada ditunda atau gagal terselenggara. Hal itu tentunya merugikan hak konstoitusional warga untuk memilih dan dipilih.

(Baca: MK Putuskan Daerah dengan 1 Pasangan Calon Bisa Ikut Pilkada)


(TII)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA