Putusan MK, Secara Hukum Sah, Secara Politis Berdampak Buruk

Krisiandi    •    Rabu, 30 Sep 2015 14:55 WIB
pilkada serentak
Putusan MK, Secara Hukum Sah, Secara Politis Berdampak Buruk
Asep Warlan Yusuf. Foto: Atet Dwi Pramadia/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat hukum tata negara dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menilai putusan Mahkamah Konstitusi soal calon tunggal sah secara hukum. Namun, secara politis dikhawatirkan berdampak buruk. 

"Secara hukum ini untuk memenuhi UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih," kata Asep saat dihubungi, Rabu (30/9/2015). 

Menurut Asep pilkada merupakan wujud demokrasi. Setiap pihak berhak terlibat. "Dan adanya calon tunggal bukan merupakan konteks keinginan masyarakat. Jadi putusan ini sudah sesuai hakikat hukum," lanjut Asep.

Namun di sisi politis, putusan MK bisa berdampak negatif. Asep beranggapan calon tunggal ada karena parpol gagal menciptakan kader yang mampu memimpin daerah. Parah-parahnya, calon tunggal adalah hasil rekayasa politis sebagian parpol. "Dan calon tunggal ini membuat pilkada tak ada kompetisi, publik tak bisa membandingkan," papar Asep.

Selain itu, pilkada dengan calon tunggal bisa membuat legitimasi kepala daerah dipertanyakan. "Nanti kan menggunakan 'setuju' dan 'tidak setuju', jika hasil antara yang setuju dan yang tidak setuju tipis, legitimasi yang menang dipertanyakan. Karena yang tidak setuju dia jadi pimpinan kan banyak sekali artinya," papar Asep. 

Asep juga menilai publik tak bisa menguji program calon. Itu karena tak ada kompetisi dalam pilkada. Publik, kata Asep, tak punya bahan perbandingan. "Apa yang mau dibandingkan. Dan yang terakhir soal kesiapan masyarakat," pungkasnya.     

Yang jelas, kata dia, Komisi Pemilihan Umum mesti mengkaji lebih dalam lagi dalam membuat Peraturan KPU dalam rangka menindaklanjuti putusan MK. Banyak yang harus diperhatikan KPU. "Misalnya apabila Golput jumlahnya 50 persen lebih, karena kita kan tidak tahu sikap golput, tidak setuju atau tidak memilih atau apa," jelas Asep.

Asep mengusulkan, pilkada bagi tiga daerah bercalon tunggal ditunda ke tahun berikutnya. Itu karena dia khawatir terkait dampak pemilihan calon tunggal dan mekanismenya. 


(KRI)