Keputusan MK soal Calon Tunggal

Ini Kendala yang Akan Muncul Terkait Putusan MK

Astri Novaria    •    Rabu, 30 Sep 2015 14:58 WIB
pilkada serentak
Ini Kendala yang Akan Muncul Terkait Putusan MK
Ilustrasi--Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Kontitusi (MK) mengenai calon tunggal. Putusan MK dinilai terobosan demokrasi untuk melindungi hak politik masyarakat dan kandidat pasangan calon. Namun ada sejumlah kendala bakal muncul terkait keputusan tersebut.

"Pihak-pihak yang tidak menginginkan calon tunggal menang atau berkuasa akan berusaha dengan segala upaya mengajak dan memobilisasi pemilih berkata atau memilih “tidak"," ujar anggota KIPP Indonesia Girindra Sandino, Rabu (30/9/2015).

Kendala lainnya bagi penyelenggara yaitu saat mensosialisasikan sistem pemilihan berwujud referendum. Selain itu bagi pasangan calon tunggal akan menjadi tantangan mengingat mepetnya waktu untuk mengkampanyekan dan meyakinkan pemilih untuk berkata atau memilih “ya”.

Menurut dia, bagi parpol pengusung calon tunggal, putusan MK ini merupakan kabar baik untuk mengukur efektivitas mesin parpol dalam menggalang simpati masyarakat pemilih tanpa “lawan resmi”.

"Kami berharap mekanisme referendum ini tidak hanya digunakan dalam arena elektoral saja. Namun bisa meluas dan dijadikan contoh ke depan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut segala aspek kehidupan rakyat dalam menentukan pilihannya. Referendum merupakan mekanisme memilih isu yang menyangkut nasib orang banyak," pungkasnya.

MK memutuskan daerah yang hanya memunyai satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti pilkada serentak Desember 2015. MK berpandangan, pemilihan kepala daerah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, dalam hal memilih dan dipilih. Jadi, harus ada jaminan Pilkada kudu terselenggara.

MK beralasan, ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menyaratkan pemilihan kepala daerah harus diikuti lebih dari satu pasangan calon, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, berpotensi pilkada ditunda atau gagal terselenggara. Hal itu tentunya merugikan hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih.


(YDH)