KPU: 99 Persen Gugatan Berasal dari Dualisme Kepengurusan Partai

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 30 Sep 2015 21:12 WIB
pilkada serentak
KPU: 99 Persen Gugatan Berasal dari Dualisme Kepengurusan Partai
Komisioner KPU, Ida Budhiati. (Antara/Reno Esnir)

Metrotvnews.com, Jakarta: Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 belum berakhir.  Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sudah dibanjiri gugatan dari sejumlah pihak yang tak lolos verifikasi saat pendaftaran pasangan calon.

Komisioner KPU, Ida Budhiati mengatakan,  dari total 266 daerah yang mengikuti Pilkada 2015, KPU telah mendapatkan 33 gugatan ke Panwaslu dan Bawaslu Provinsi yang dilayangkan pasangan calon maupun partai politik.

"Dari 33 kasus, yang dikabulkan itu sebanyak 23 kasus atau setara 74 persen, yang ditolak 10 atau setara 26 persen," kata Ida di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat,  Rabu (30/9/2015).

Ida mengatakan, mayoritas gugatan masuk dari partai politik yang mengalami dualisme kepengurusan. Gugatan ini, kata dia, karena partai tersebut tidak diloloskan KPUD menjadi salah satu partai pendukung pasangan calon dalam proses verifikasi pendaftaran pasangan calon.

"Dari 12,41 persen, paling banyak 99 persen yang mengajukan gugatan partai yang mengalami dua kepengurusan terkait dengan kepengurusan partai politik, " pungkas dia.

Keputusan KPU menggurkan partai politik yang berdualisme kepengurusan, agar nantinya tidak lagi menimbulkan masalah.
Dimana terdapat satu partai politik yang sama namun mengusung calon yang berbeda. Sehingga, KPU haya menerima partai politik yang mengalami dualisme kepengurusan dan mengusung calon yang sama.

"Kami belajar dari masa lalu dengan dualisme kepengurusan, rekomendasi ganda, kemudian dari pengalaman itu ujungnya justru pertanggungjawabannya di KPU. Maka dalam rangka mendorong kekuatan lembaga pemilu, maka muncul kebijakan partai harus clear dukungan paslonnya. KPU menawarkan sebagai syarat kumulatif sebagai syarat paslon," tandas dia.


(MEL)